Rapat Paripurna Interpelasi Formula E yang Gunakan APBD Rp1 triliun
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan, tampaknya grogi hadapi Hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari anggota DPRD DKI. Ada apa mantan Mendikbud ini tak mau ladeni hak bertanya wakil rakyat dari dua fraksi PSI dan PDIP. Dua fraksi ini bertanya soal pertimbangan anggaran hingga kajian kelayakan penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.
"Orang kita cuma mau tanya saja kok. Apakah ada hal yang sangat krusial ketika berbicara menggelar interpelasi? Tidak ada hal yang sangat krusial dan tidak ada efek apa-apa. Apakah ada efek-efek menjatuhkan Anies? Sama sekali tidak. Terbersit pun tidak," tanya Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (28/9).
Apalagi, Gembong Warsono, mendengar informasi bahwa ada salah satu fraksi penolak interpelasi Formula E yang mengancam anggotanya untuk tidak mengikuti rapat paripurna interpelasi hari ini.
Kata Gembong, jika ada anggota di fraksi tersebut menghadiri rapat paripurna, mereka akan dipecat dari fraksi partainya. Hal inilah yang menyebabkan tak ada anggota fraksi selain PDIP dan PSI yang mengikuti paripurna interpelasi.
"Hari ini ada salah satu fraksi yang mengancam akan memecat anggotanya ketika dia hadir. Itu kan berarti ancaman serius sekali kepada anggota yang diperkirakan akan menghadiri acara ini," kata Gembong .
Tujuh Fraksi Berkeras Tolak
Gembong mengaku heran mengapa tujuh fraksi begitu keras menolak untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula E.
Padahal, kata dia, interpelasi sebatas hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pertimbangan anggaran hingga kajian kelayakan penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.
Pada rapat paripuna Senin kemarin, hanya ada 32 Anggota DPRD yang hadir, yakni 25 Anggota Fraksi PDIP dan 7 Anggota Fraksi PSI. Padahal, sebelumnya PDIP dan PSI mengaku gencar melakukan lobi-lobi kepada anggota fraksi lain.
Sayangnya, lobi tersebut tak membuahkan hasil, sehingga rapat paripuna tak mencapai kuorum kehadiran 50 persen + 1 orang anggota. Rapat paripuna pun akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan kembali dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Namun, Gembong mengaku pihaknya belum menyerah. Mereka akan membahas kelanjutan rencana paripurna interpelasi lewat rapat pimpinan gabungan (rapimgab).
"Paling banter, sebelum Bamus ada rapat pimpinan gabungan. Di rapimgab, kita bisa kompromi dalam arti untuk membangun kesepakatan kesepahaman untuk sampai ke rapat paripuna berikutnya. Jadi ada dua tahapan yang mesti kita lakuin," jelas Gembong.
Saat ini, DPRD DKI Jakarta terpecah menjadi dua kubu yakni kubu pendukung interpelasi Formula E dan kubu penolak Formula E.
Ketua DPRD DKI Prasetio menyebut kubu Taufik sebagai parlemen jalanan karena menyatakan sikap di luar forum resmi untuk sama-sama tak hadir dalam rapat paripurna hari ini.
"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran, terutama sahabat saya M Taufik itu memberikan masukan kepada junior-junior nya memakai parlemen jalanan, di sini lah tempat nya "ayo kita diskusi". Ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar, ada waktunya ada jadwal nya semua harus hadir kan semua terjadwal," kata Prasetio seusai rapat paripurna interpelasi, Selasa.
"Ada yang terima, ada yang tidak terima, tapi medianya adalah DPRD, bukan di restoran. Di sinilah tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, jangan kita bermain di luar," sindir Prasetio.
Diketahui, Rapat Paripurna Interpelasi Formula E kemarin ditunda karena tidak mencapai kuorum atau jumlah anggota Dewan minimal yang harus hadir yakni sebanyak 53 anggota.
Pada rapat tadi hanya 32 anggota dari PDI Perjuangan dan PSI yang hadir, 15 anggota dari PDI Perjuangan dan 7 dari PSI.
Temuan BPK
Sebagai informasi, mulanya Formula E direncakan digelar pada tanggal 6 Juni 2020. Sayangnya, pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama, Indonesia dilanda pandemi COVID-19.
Pergelaran Formula E di tahun 2020 ditunda. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menunda penyelenggaraan formula E di tahun 2021.
BPK mencatat Anies telah membayar commitment fee dan Bank Garansi hampir Rp1 triliun. Rinciannya, ada commitment fee yang dibayarkan pada tahun 2019 senilai Rp360 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020, commitment fee yang dibayarkan senilai setara Rp200,3 miliar. Lalu, Bank Garansi yang dibayarkan senilai Rp423 miliar.n er, jk, 05
Editor : Moch Ilham
