SURABAYAPAGI.COM, Jember - Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok massa di depan pendapa Wahyawibawagraha. Unjuk rasa tersebut ditujukan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto yang dinilai kebjakannya tidak sesuai dengan janji-janji yang diucapkan saat kampanye Pilkada 2020 lalu.
Mirisnya, peserta demo yang berjumlah sekitar 50 orang merupakan massa pendukung Bupati Jember saat Pilkada 2020 lalu.
Massa aksi mengaku dari beberapa elemen pendukung Bupati Hendy saat kampanye lalu. Diantaranya, RMJ (Relawan Militan Jember), RJM (Relawan Jumadi Made) dan AKJ (Anti Kesultanan Jompi).
Massa mengawali aksinya di titik kumpul selatan alun-alun Jember. Mereka kemudian longmarch sejauh kurang lebih 100 meter menuju ke Pendapa Wahyawibawagraha sembari membawa peti mati dan memakai atribut pocong.
Selain itu, juga tampak seorang pria yang memakai kopiah, baju koko, dan sarung. Sosok itu diibaratkan Bupati Hendy.
Dalam aksi itu, pengunjuk rasa kecewa dan memprotes kebijakan Hendy. Mereka juga menagih janji politik, dan mengungkapkan adanya dugaan beberapa kebijakan Bupati selama ini yang dinilai mencederai demokrasi dan melukai hati rakyat.
"Bupati Jember Haji Hendy Siswanto telah mengingkari janji-janjinya saat kampanye, di antaranya Pendopo yang katanya terbuka 24 jam untuk rakyat, nyatanya hanya janji-janji belaka," kata Korlap Aksi Jumadi Made, Jumat (1/10/2021).
Menurut Jumadi, puluhan pendukung merasa kecewa. Salah satunya soal Bupati Hendy yang sempat menerima honor pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19.
"Replika peti mati dan teatrikal pocong, adalah gambaran kebijakan Bupati selama ini mencederai demokrasi dan melukai hati rakyat, di antaranya melegalkan honor kematian COVID-19, serta proyek proyek di lingkungan Pemkab Jember yang dikuasai oleh kroni-kroni Bupati," katanya.
"Kami sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bupati. Kebijakan bupati telah melukai hati kami selaku pendukung militan. Dulu waktu kampanye, bupati menyampaikan akan mengajak seluruh pendukung dan masyarakat untuk kerjasama memajukan Jember, tapi nyatanya apa? Proyek-proyek justru dikuasai oleh keluarga Bupati," sambungnya.
Jumadi juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK untuk turun dan mengusut jual beli jabatan yang menurutnya saat ini terjadi di lingkungan Pemkab Jember.
"APH harus turun tangan dan mengusut penyimpangan penyimpangan yang ada di Pemkab Jember, diantaranya jual beli jabatan," teriak Jumadi.
Selain melakukan orasi, peserta aksi juga membentangkan beberapa poster, diantaranya bertuliskan 'Janjimu Hanya Angin Surga, Bupati Omong Doang, Usut Jual Beli Jabatan, dan Tertindas atau Melawan'.
Editor : Moch Ilham
