Jadi Narasumber, Ketua DPRD Sidoarjo Usman Siap Perjuangkan Insentif Anggota Satlinmas

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Sidoarjo H Usman saat jadi narasumber workshop peran Linmas. SP/Sugeng Purnomo
Ketua DPRD Sidoarjo H Usman saat jadi narasumber workshop peran Linmas. SP/Sugeng Purnomo

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Mengantisipasi adanya bencana kebakaran, sejumlah anggota satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat) Kec Kota Sidoarjo mengikuti workshop Optimalisasi peran Linmas dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kantor Kecamatan Kota Sidoarjo, Selasa (12/10/2021). Ketua DPRD Sidoarjo H Usman dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Wisnu Pradono hadir sebagai narasumber bersama Camat Kota dan pejabat dari BPBD dan Satpol PP.

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman selaku narasumber menjelaskan tentang keberadaan Satlinmas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa / Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Anggota Linmas merupakan garda terdepan di wilayah pedesaan/ perkotaan, sehingga apabila terjadi bencana banjir dan kebakaran Linmas dituntut untuk tanggap terhadap bencana untuk menjadi pelindung bagi masyarakat. Selain harus tanggap anggota Satlinmas juga dituntut untuk menumbuh kembangkan terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib serta pencegahan bencana sejak dini," kata H Usman yang politisi PKB ini. 

Dikatakan, anggota Linmas juga dituntut untuk memiliki kemampuan bersikap tanggap, cepat dan tepat dalam menangani tugas-tugas perlindungan masyarakat di daerahnya masing-masing. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial. "Kegiatan workshop ini menekankan pentingnya peranan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan situasi kondusif di masyarakat. Linmas dapat menjadi deteksi dini untuk segala hal yang terjadi di masyarakat termasuk penanggulangan bencana kebakaran," katanya.

Sebenarnya tugas Linmas itu sudah melekat dengan mereka. Jadi apa yang diinginkan yakni Kabupaten Sidoarjo yang aman, tertib dan kondusif ini dapat tertanggulangi dengan keberadaan Linmas di setiap desa, tambah H Usman M Kes ini.

Lebih lanjut Usman menyebut sejak terbentuk, satlinmas mampu untuk berbaur dengan masyarakat. Bahkan satlinmas dapat melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas yang ada di masyarakat. “Kalau kita lihat mereka sudah membaur dengan masyarakat. Mereka terdepan baik dalam membantu ataupun mengamankan orang yang hajatan, berduka, maupun setiap ada kejadian terutama di tingkat desa,” ungkapnya.

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman mengatakan mengingat peran Satlinmas yang begitu penting itu sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi kepada mereka dengan memberi insentif kepada Satlinmas. "Perangkat desa, BPD dan RT/RW sudah kita beri insentif melalui APBD, sekarang Satlinmas yang belum, makanya nanti akan kita carikan regulasi untuk memberi insentif bagi anggota Satlinmas," ujar H Usman saat mendapat pertanyaan dan harapan dari anggota Linmas yang meminta insentif dalam bertugas melindungi masyarakat ketika dialog pada kegiatan workshop.

Ditambahkan H Usman, bahwa DPRD Sidoarjo sangat mengapresiasi keinginan masyarakat yang memanfaatkan kegiatan anggota dewan menjadi narasumber untuk menyampaikan uneg-uneg dan usulan apasaja, karena ini langsung didengar wakil rakyat dan nantinya akan dibahas bersama pemkab untuk solusinya. sg

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…