SURABAYAPAGI, Lombok Timur- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu, 13 Oktober 2021, sempat diwarnai debat dengan mahasiswa.
Dalam kunjungan itu, Risma berencana mengecek data penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur. Saat rombongan Risma tiba di lokasi, seorang mahasiswa yang diketahui bernama Rohman Rofiki dari Universitas Gunung Rinjani tiba-tiba langsung merangsek masuk.
Dengan nada tinggi, Rohman langsung menyampaikan aspirasinya, salah satunya agar Kepala Dinas Sosial setempat dicopot.
Rohman menduga, sengkarut manajemen bansos di Lombok Timur disebabkan birokrasi ikut bermain. Tidak hanya itu, Rohman juga curiga kenapa kunjungan Risma kali ini dilakukan di salah satu tempat yang diduga milik kepala desa setempat yang juga menjadi supplier bansos.
“Ini tempat supplier di sini. Kami pertanyakan kenapa ibu datang di tempat ini. Ini tempat salah satu oknum supplier, ada apa di sini,” katanya kepada Risma dengan nada tinggi.
Mendengar hal tersebut, lantas Risma tidak terima. Ia meminta agar Rohman tidak memfitnah dirinya.
“Saya menteri enggak ngurusi ini,” ucapnya. “Kamu jangan fitnah aku ya,” ujarnya lagi. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga tidak mengetahui kalau tempat yang ia kunjungi merupakan tempat supplier.
“Kedua saya tidak tahu kalau tempat ini milik supplier. Ketiga kalau kamu ada datanya saya tunggu,” ujarnya. Saat berdebat dengan Rohman, Risma juga menyampaikan niat baiknya melakukan kunjungan kerja ke Lombok Timur.
“Kalau saya enggak niat baik ngapain saya ke sini. Saya enggak tahu supllier atau tidak. Yang ketiga kalau anda perjuangkan silakan datanya saya terima,” katanya.
Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan mengaku tidak mengetahui dugaan oknum kades dan TKSK yang bermain menjadi Suplayer dalam penyaluran bantuan sosial yang disampaikan para aktivis di depan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat berkunjung ke Lombok Timur, Kamis (14/10).
Karena menurut Murnan proses penyaluran bansos itu sudah ada aturan main dan pedoman umum yang mengatur dengan detail penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
"Cuman kan persoalan lapangan seperti apa. Karna ada persaingan antar pelaku juga, saya kira disitu ada resistensinya",ujarnya.
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan bila ada persoalan seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan cara duduk bersama. Siapapun penyedia material bantuan, lanjutnya, asal sesuai aturan dan tidak mempengaruhi kualitas bantuan yang disalurkan ke masyarakat.
"Menurut saya, sebaiknya diselesaikan duduk bersama. Tapi kalaupun betul, mungkin bagi bagi asal sesuai kualitas",tandasnya.jk
Editor : Redaksi
