Diskominfo Jabar Targetkan Seluruh Perangkat Daerah Jabar Gunakan TTE di 2021

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI, Bandung - Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) sangat penting dewasa ini terutama saat "work from home". Tanda tangan elektronik efektif menekan kemunculan dokumen pemerintah tanpa tandatangan, bahkan dokumen palsu mengatasnamakan pimpinan dan kepala OPD, yang menyebabkan salah penafsiran di masyarakat.

Demikian terungkap dalam Webinar Sandikami Mania Series #13 secara virtual di Kota Bandung, Selasa (29/6/2021). Webinar diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kepala Diskominfo Jawa Barat Setiaji, tanda tangan elektronik implementasi Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sesuai dengan konsep West Java Digital Province.

Prinsipnya bukan hanya menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pemerintah, tetapi juga datanya harus utuh, tersedia saat diambil, dan asli.

“Salah satu yang paling penting dari sisi keamanan informasi adalah bagaimana kita bisa mengakses dan mengamankan pusat data, serta juga mengamankan terkait dengan surat elektronik,” ujarnya.

Setiaji menjelaskan, di era digital dan banjir informasi banyak dokumen – dokumen pemerintah yang sebetulnya masih bersifat rahasia tapi keburu bocor ke masyarakat. Efeknya, tidak jarang masyarakat menjadi reaktif dan panik.

“Bagaimana kita mengamankan dan memeriksa dokumen tersebut. Kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa dokumen yang dibagikan ke masyarakat harus dicek keasliannya, keabsahannya dengan menggunakan berbagai macam _tools_,” ujarnya.

Ada banyak manfaat dalam memvalidasi tanda tangan elektronik. Pertama, memastikan tanda tangan yang dikirimkan dan diterima oleh pihak-pihak adalah benar. Kedua, dokumennya utuh, tidak dimodifikasi karena nanti akan terlihat di sistem. Ketiga, memastikan pemilik informasi tidak menyangkal bahwa ini miliknya dan sudah disahkan olehnya.

“Di situ  terlihat dokumen didesain tanggal berapa, kemudian apakah dimodifikasi atau tidak” ungkapnya.

Setiaji menyebut semua perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar telah menggunakan tanda tangan elektronik. Untuk itu ia mengapresiasinya, tinggal konsistensi dan penguatan. Pada saat yang sama Setiaji mendorong perangkat daerah di kabupaten/kota mempergunakannya.

“Diharapkan bagi yang belum bisa segera menggunakan TTE ini karena kegiatan kita banyak yang dilaksanakan hybrid, baik WFO maupun WFH. Nah dengan ini, tentunya tanpa kehadiran kita secara fisik di kantor, kita bisa melaksanakan tugas secara virtual,” katanya.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Jabar Purnomo Yustianto menjelaskan, Pemda Prov Jabar saat ini sudah punya sistem baru yang lebih canggih dalam aplikasi tanda tangan elektronik. Dari asalnya prosesnya diunggah, diunduh, kemudian ditandatangani, kini bisa lebih ringkas dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

Dengan fitur baru ini seorang konseptor bisa mengunggah dokumennya secara langsung di SIKD dan menujukkan dokumen tersebut harus diparaf beberapa orang yang alurnya sudah difasilitasi di SIKD.

“Semua dokumen dalam bentuk naskah yang ditandatangan elektronik secara langsung bisa ditindaklanjuti sebagai naskah resmi yang dikirim ke tujuan tanpa perlu langkah berulang-ulang,” jelasnya.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jabar Tiomaida Seviana menjelaskan, cara mengetahui naskah dinas sudah ditandatangi secara benar oleh yang berwenang dapat ditempuh dengan beberapa program praktis.  

“Ada beberapa "tools" yang bisa digunakan. Ada VeryDS, e-Sign Cloud BRSE, aplikasi pembuka PDF, Panter Desktop dan Mobile,” katanya.  

Tiomaida mengingatkan perangkat daerah memastikan naskah dinas elektronik benar-benar siap untuk ditandatangani secara elektronik, menjaga validitas dokumen, dan proses penandatanganannya sehingga sah secara hukum. (bg)

Tag :

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…