Komisi D Minta Pemkot Surabaya Data Ulang Penghuni Ponsos Eks Penderita Kusta

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam. SP/Alqomar
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam. SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Surabaya menerima  pengaduan dari warga penghuni, jika  kondisi Pondok Sosial (Ponsos) Eks  Penderita Kusta Surabaya di Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, sudah overload. Ini karena banyak dihuni orang dari luar Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam mengatakan, jika Komisi D akan mengecek ke lokasi untuk membuktikan  apakah benar ponsos milik Pemkot Surabaya tersebut sudah  overload atau melebihi daya tampung. Bahkan, ditengarai penghuninya tidak hanya warga Surabaya, tapi juga dari daerah-daerah lain di Jatim.

"Kalau bukan warga Surabaya, sebaiknya Dinas Sosial mengembalikan atau memulangkan ke daerah asalnya. Terpenting, dinsos harus mendata ulang, "ujarnya di Surabaya,  Kamis (28/10).

Politisi PKB ini menegaskan,  jangan sampai keberadaan ponsos tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum penghuni untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Karena, lanjut dia, dirinya mendengar memang ada oknum penghuni mendapat bantuan dobel. Artinya di Ponsos Babat Jerawat ini ia dapat bantuan, di tempat lain  juga menerima bantuan. Jadi mereka ini bergiliran tempatnya. Misalnya, ia dua hari ada di Mojokerto, dua hari  kemudian balik ke Babat Jerawat (Surabaya) dan lain sebagainya.

"Kalau kondisinya seperti itu, sangat-sangat disayangkan. Makanya, sekali lagi dinsos harus punya database soal penghuni Ponsos Eks Penderita Kusta di Babat Jerawat ini,"ungkap dia.

Tamam juga berharap Pemprov Jatim ikut mendata, apakah orang-orang yang menghuni ponsos tersebut memang layak untuk  ditampung di Ponsos Eks Penderita Kusta di Babat Jerawat atau di tempat lain dengan tingkat keberadaan mereka. Sehingga nantinya tak terjadi double accounting.

"Kalau mereka betul-betul layak untuk ditampung kita welcome. Karena memang fasilitas itu disediakan untuk penderita kusta. Tapi kalau dimanfaatkan  untuk mencari keuntungan, ya ini sangat kami sayangkan. Apalagi memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang harus ditanggung Pemkot Surabaya," ungkap dia.

Ditanya apa Pemprov Jatim tak memberi bantuan kepada Ponsos Eks Penderita Kusta yang dihuni warga dari berbagai daerah di Jatim itu? Badru  Tamam menyatakan seharusnya yang punya  ponsos ini kan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. 

"Seharusnya ada bantuan anggaran dari pemprov untuk meminimalisasi  tindakan seperti itu. Karena itu,  sangat disayangkan jika Pemprov tak punya database tentang mereka, "ungkap dia.

Lantas apa solusinya? Dia menegaskan, para penghuni Ponsos Eks Penderita Kusta di Babat Jerawat yang bukan warga Surabaya harus dipulangkan ke daerah asalnya. Karena, diakui Badru, banyak pengaduan yang diterima Komisi D, bahwa  penghuni ponsos itu orang tak mampu, tapi sebenarnya ia orang mampu. 

“Dan, mereka memilih tinggal disitu mungkin mengharapkan bantuan-bantuan dari ponsos.  "Kalau kondisinya seperti itu, ya harus dipulangkan ke daerah asalnya," tegas dia 

Lebih lanjut Badru Tamam menuturkan, para penderita kusta yang menghuni ponsos saat ini mungkin masih dalam tahap pemulihan. Karena kalau mereka dinyatakan sembuh, pasti oleh dinsos akan dipulangkan ke daerah asalnya.

“Kalau sampai saat ini mereka masih ditampung di ponsos itu artinya mereka  masih dalam perawatan atau dalam tahap pemulihan, " pungkas dia.

Seperti diketahui, tak semua dari penghuni  ponsos pernah menderita kusta. Karena ada anak dan sebagian istri (keluarga) yang sehat. Mereka tetap tinggal di ponsos karena memang tak ingin pulang ke kampung halaman. 

Masyarakat daerah asal mereka masih menganggap kusta adalah penyakit menjijikkan. Bahkan, tak sedikit anggota keluarga yang merasa malu dengan kehadiran penderita kusta lainnya. Alq

Berita Terbaru

Pemkot Batu Bangun Sistem Terintegrasi Berkapasitas 100 Ton Tekan Sampah Wisata

Pemkot Batu Bangun Sistem Terintegrasi Berkapasitas 100 Ton Tekan Sampah Wisata

Selasa, 03 Nov 2026 13:04 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 13:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Guna menekan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membangun sistem pengolahan sampah terintegrasi…

Ditarget Rampung Akhir November, Pemkot Surabaya Kebut Pembongkaran Bangunan Sungai Kalianak Tahap IV

Ditarget Rampung Akhir November, Pemkot Surabaya Kebut Pembongkaran Bangunan Sungai Kalianak Tahap IV

Selasa, 03 Nov 2026 13:01 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 13:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya dalam mengatasi potensi banjir, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat normalisasi ruang Sungai…

Dituding Terlibat Kasus Mutilasi Madiun, Istri Sah Bagus Bantah dan Ungkap Aktivitasnya‎

Dituding Terlibat Kasus Mutilasi Madiun, Istri Sah Bagus Bantah dan Ungkap Aktivitasnya‎

Selasa, 03 Nov 2026 12:43 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 12:43 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Martha, istri sah Dwi Bagus Martono, membantah mengetahui maupun terlibat dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Dini Har…

Perkuat Pencegahan Perundungan di Sekolah, Pemkot Surabaya Libatkan 3.856 Guru Kelas

Perkuat Pencegahan Perundungan di Sekolah, Pemkot Surabaya Libatkan 3.856 Guru Kelas

Selasa, 03 Nov 2026 12:34 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 12:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMP, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…

Tertibkan Parkir Jalan Opak, Pemkot: Pengelola Wajib Terapkan Pembayaran Digital di Surabaya

Tertibkan Parkir Jalan Opak, Pemkot: Pengelola Wajib Terapkan Pembayaran Digital di Surabaya

Selasa, 03 Nov 2026 11:59 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 11:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menyusul aduan masyarakat melalui Hotline Lapor Cak Eri terkait praktik pembayaran parkir secara tunai dan pengelolaan parkir yang…

Pemkab Ngawi Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial Menyusul Efisiensi APBD 2027

Pemkab Ngawi Pangkas Perjalanan Dinas dan Seremonial Menyusul Efisiensi APBD 2027

Selasa, 03 Nov 2026 11:58 WIB

Selasa, 03 Nov 2026 11:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, bakal mengurangi perjalanan dinas…