Komitmen Berantas Korupsi, Wali Kota Hadiri Rakor Bersama Kemendagri, KPK dan LKPP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022). SP/Dwy AS
Rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022). SP/Dwy AS

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Sebagai upaya meningkatkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencegah praktik korupsi, Kemendagri menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022).

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pun turut menghadiri rapat virtual tersebut di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat Kota Mojokerto. 

Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengungkapkan urgensi rapat koordinasi kali ini.

"Di awal tahun tercatat tiga kasus ott (red: operasi tangkap tangan) oleh KPK. Tentu saja ini dapat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik ke kepala daerah" ucapnya. 

Pihaknya menekankan agar para kepala daerah  tidak terjerumus ke dalam hal serupa. Ia menginginkan para kepala daerah harus bisa mengambil peran utama menciptakan "clean and clear government and governance", bukan justru sebaliknya.

Berikutnya, Kemendagri juga menghadirkan Ketua KPK Firli Bahuri. Pada kesempatan tersebut ia memaparkan secara detail titik-titik yang rawan dilakukannya korupsi.

"Banyak ruang yang bisa memunculkan peluang korupsi. Kepala daerah harus tahu dan waspada agar tidak terjerembab di praktik korupsi," ungkapnya.

Ia menyebutkan sejumlah program yang kerap menjadi sumber korupsi, diantaranya seperti dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang jasa, kerjasama filantropi, penyelenggaraan jaring pengaman sosial, pemberian perizinan, serta pengesahan dan persetujuan APBD.

Tiap tahap dalam pelaksanaan program-program tersebut sangat memungkinkan kemunculan untuk korupsi. Ia menyimpulkan bahwa korupsi dapat terjadi karena kepemilikan kuasa (power) dan adanya kesempatan (opportunity), serta kurangnya integritas (integrity).

Selain itu, juga dihadirkan Abdullah Azwar Anas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di forum tersebut ia menerangkan langkah yang dinilai dapat mengurangi peluang korupsi, terutama dalam pengadaan barang/jasa. 

Sebagai informasi, dalam mengikuti rakor tersebut, Ning Ita tidak sendiri. Ia juga didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abd. Rachman Tuwo, Asisten Administrasi Umum Subambihanto, serta Asisten perekonomian dan Pembangunan Ruby Hartoyo. Dwi

 

Berita Terbaru

Usulkan Tambahan Anggaran, DLH Ponorogo Setop ‘Open Dumping’ di TPA Mrican

Usulkan Tambahan Anggaran, DLH Ponorogo Setop ‘Open Dumping’ di TPA Mrican

Rabu, 08 Jul 2026 11:20 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Sebagai upaya penghentian sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, Kecamatan…

KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Selama Perjalanan Kereta Api

KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Selama Perjalanan Kereta Api

Rabu, 08 Jul 2026 10:52 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 10:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Wujud komitmen nyata berkelanjutan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun meningkatkan keselamatan serta keamanan…

Tanggapi Aksi Balap Liar, Pemkab Situbondo Bakal Sanksi Tegas Pelajar yang Terlibat

Tanggapi Aksi Balap Liar, Pemkab Situbondo Bakal Sanksi Tegas Pelajar yang Terlibat

Rabu, 08 Jul 2026 10:46 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 10:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Menindaklanjuti aksi balap liar yang mulai tidak kondusif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, akan memberi sanksi tegas…

Lewat Konsumsi Protein Hewani, Pemkab Bojonegoro Gencar Tekan Stunting 

Lewat Konsumsi Protein Hewani, Pemkab Bojonegoro Gencar Tekan Stunting 

Rabu, 08 Jul 2026 10:40 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 10:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Sebagai langkah strategis untuk menekan dan mencegah stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro saat ini tengah gencar…

Berdampak di Perekonomian, Warga Minta Kaji Ulang Rekayasa Satu Arah di Jalan Raya Lontar

Berdampak di Perekonomian, Warga Minta Kaji Ulang Rekayasa Satu Arah di Jalan Raya Lontar

Rabu, 08 Jul 2026 10:33 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 10:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dinilai berpotensi berdampak pada aktivitas warga dan perekonomian setempat, sejumlah warga meminta Pemerintah Kota Surabaya…

Pemkab Catat per Januari-Juni, Produksi Padi di Situbondo Meningkat Capai 225.736 Ton

Pemkab Catat per Januari-Juni, Produksi Padi di Situbondo Meningkat Capai 225.736 Ton

Rabu, 08 Jul 2026 10:26 WIB

Rabu, 08 Jul 2026 10:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Musim panen padi serentak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, mencatat selama periode Januari-Juni 2026 produksi padi…