Komitmen Berantas Korupsi, Wali Kota Hadiri Rakor Bersama Kemendagri, KPK dan LKPP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022). SP/Dwy AS
Rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022). SP/Dwy AS

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Sebagai upaya meningkatkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencegah praktik korupsi, Kemendagri menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Senin (24/1/2022).

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pun turut menghadiri rapat virtual tersebut di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat Kota Mojokerto. 

Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengungkapkan urgensi rapat koordinasi kali ini.

"Di awal tahun tercatat tiga kasus ott (red: operasi tangkap tangan) oleh KPK. Tentu saja ini dapat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik ke kepala daerah" ucapnya. 

Pihaknya menekankan agar para kepala daerah  tidak terjerumus ke dalam hal serupa. Ia menginginkan para kepala daerah harus bisa mengambil peran utama menciptakan "clean and clear government and governance", bukan justru sebaliknya.

Berikutnya, Kemendagri juga menghadirkan Ketua KPK Firli Bahuri. Pada kesempatan tersebut ia memaparkan secara detail titik-titik yang rawan dilakukannya korupsi.

"Banyak ruang yang bisa memunculkan peluang korupsi. Kepala daerah harus tahu dan waspada agar tidak terjerembab di praktik korupsi," ungkapnya.

Ia menyebutkan sejumlah program yang kerap menjadi sumber korupsi, diantaranya seperti dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang jasa, kerjasama filantropi, penyelenggaraan jaring pengaman sosial, pemberian perizinan, serta pengesahan dan persetujuan APBD.

Tiap tahap dalam pelaksanaan program-program tersebut sangat memungkinkan kemunculan untuk korupsi. Ia menyimpulkan bahwa korupsi dapat terjadi karena kepemilikan kuasa (power) dan adanya kesempatan (opportunity), serta kurangnya integritas (integrity).

Selain itu, juga dihadirkan Abdullah Azwar Anas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di forum tersebut ia menerangkan langkah yang dinilai dapat mengurangi peluang korupsi, terutama dalam pengadaan barang/jasa. 

Sebagai informasi, dalam mengikuti rakor tersebut, Ning Ita tidak sendiri. Ia juga didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abd. Rachman Tuwo, Asisten Administrasi Umum Subambihanto, serta Asisten perekonomian dan Pembangunan Ruby Hartoyo. Dwi

 

Berita Terbaru

Mudahkan Jamaah Beribadah ke Tanah Suci, PCNU Lamongan Gandeng Travel Umrah Sunan Drajat

Mudahkan Jamaah Beribadah ke Tanah Suci, PCNU Lamongan Gandeng Travel Umrah Sunan Drajat

Kamis, 03 Sep 2026 22:22 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 22:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan terus memperkuat ikhtiar memberikan kemudahan dan pelayanan kepada jamaah. Salah s…

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Elektabilitas Partai Gerindra yang menempati posisi teratas dalam survei politik terbaru di Jawa Timur mendapat respons dari Ketua…

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga terhadap program-program Gubernur Jawa…

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan -  Upaya Pemkab Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget mencapai Rp 1 Triliun, mendapat tanggapan …

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menginisiasi agar Program Kredit Sejahtera (Prokesra) mendapat dukungan dalam Perubahan APBD (…

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Inovasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Lamongan, salah satunya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang…