SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Kerja keras Pemerintah Kabupaten Lamongan melobi Pemerintah Pusat untuk kembali memberikan jatah pupuk bersubsidi bagi petani tambak akhirnya menui hasil. Pada Senin (7/2/2022) pupuk bersubsidi jenis urea tersebut diperkirakan sudah sampai di tingkat Agen yang tersebar di 11 Kecamatan.
Hal itu disampaikan oleh bupati Yuhronur Efendi didampingi Kepala Dinas Perikanan Yuli Wahyuono dihadapan awak media, Jum'at (4/2/2022) di ruang kerjanya, menyusul kabar baik yang diterimanya dari Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Disebutkannya kepastian kalau petani tambak mendapatkan kembali alokasi pupuk bersubsidi sejumlah 38 ribu ton setahun tersebut, diterimanya dari Dirjen KKP, menyusul adanya surat resmi yang disampaikan Pemkab Lamongan, dan juga Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian KKP dengan Komisi IV DPR RI.
Dalam RDP tersebut disepakati dan disetujui, alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak, meski sebelumnya alokasi ini dicabut dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 lalu. Distribusi pupuk tetap akan dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
"Alhamdulillah kerja keras kami untuk melobi dan meminta Kementerian KKP kembali memberikan alokasi pupuk bersubsidi khusus untuk petani tambak di Lamongan akhirnya dapat hasil, dan Senin mendatang pupuk jenis urea sudah berada di tingkat kios," kata bupati.
Karena itu, ia meminta dan berharap kepada petani tambak untuk menggunakan pupuk ini sesuai kebutuhan. Ia juga sudah koordinasi dengan Polres agar kedatangan pupuk ini dikawal hingga memastikan tidak ada penyelewengan."Gunakan pupuk sesuai kebutuhan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pak Kapolres agar pendistribusian nya ini bisa dikawal, sehingga tidak ada upaya yang menyelewengkan," katanya.
Terkait akan ada jadwal petani tambak bertemu dengan Dirjen KKP pada 16 Februari 2022 mendatang, bupati tetap mendukungnya, agar para petani bisa menyampaikan langsung dan kebijakan kembali memberikan alokasi pupuk bersubsidi ini bisa permanen. Karena kebijakan soal pupuk ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. "Iya, untuk audiensi petani tambak tetap akan berjalan seperti biasa, sebagai upaya agar alokasi pupuk bersubsidi ini kebijakan nya bisa kembali permanen," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Lamongan, Yuli Wahyuono menambahkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 38 ribu ton itu adalah jenis urea. Dan yang akan didistribusikan ke kios/agen sebenarnya adalah jatah alokasi untuk bulan Juni-Juli 2022.
Namun karena petani tambak sangat membutuhkan pupuk tersebut, akhirnya didistribusikan maju untuk bulan Januari-Februari. "Alokasi pupuk bersubsidi sebenarnya jatah bulan Juni-Juli, namun didistribusikan lebih awal karena sesuai kebutuhan," jelasnya.
Selain mendapatkan alokasi urea, petani tambak di Kabupaten Lamongan juga mendapatkan alokasi pupuk SP36 18 ribu, organik 8 ribu, dengan luasan 26 ribu hektar tambak di 11 Kecamatan.
Sekedar diketahui, sebelumnya ribuan petani tambak di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (2/2/2022) lalu, ke kantor DPRD dan kantor Bupati. Petani ini menuntut agar Pemkab untuk melakukan langkah konkrit dengan meminta dan mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian KKP, untuk memberikan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak. jir
Editor : Moch Ilham
