SURABAYAPAGI.COM, Wadas - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menduga ada pelambatan internet di Desa Wadas, Purworejo untuk mencegah penyebarluasan informasi terkait situasi yang terjadi di sana.
"Kami curiga ada upaya mencegah publikasi kemudian live stream atau kemudian penyebarluasan informasi dengan cepat melalui sosial media dengan cara apa, dengan cara pelambatan (internet)," kata Isnur dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (13/2).
Upaya pelambatan internet, kata Isnur, juga sempat dilakukan saat maraknya aksi demonstrasi di Papua usai isu rasisme di Surabaya.
Sebagai informasi, kasus internet di Papua turut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hasilnya, pengadilan memutus Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melakukan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada 2019.
"Ini terulang kembali di Wadas, kami curiga seperti ini," ucap Isnur.
Selain pelambatan internet, kata Isnur, juga terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas. Hal ini, lanjutnya, juga turut berdampak pada upaya penyebaran informasi oleh warga.
"Listrik yang padam menyebabkan banyak hal, informasi misalnya televisi ataupun handphone yang lowbat enggak bisa dilakukan untuk percepatan informasi ke luar," tutur Isnur.
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Beka Ulung Hapsara mengungkapkan bahwa konflik di Desa Wadas telah memicu kerenggangan sosial antara warga pro dan kontra.
Beka menyebut sampai saat ini memang belum terjadi bentrokan fisik atau kekerasan antar warga, namun sudah berdampak pada relasi sosial.
"Tetapi memang relasi sosial ini sangat terganggu, artinya apa, antara (warga) pro dan kontra ini juga sama-sama melihat kedua kelompok ini sama-sama melaporkan adanya intimidasi," kata Beka dalam diskusi yang sama.
Terganggunya relasi sosial antar warga ini, kata Beka, salah satunya terlihat saat seorang warga dari satu kelompok mengadakan suatu acara. Misalnya, warga dari kelompok pro menggelar acara pengajian atau khitanan, maka warga dari kelompok kontra tidak hadir dalam acara tersebut.
"Itu yang menjadi salah satu konsentrasi Komnas bahwa di tingkat masyarakat di warga Wadas ini relasi sosialnya sudah sampai sana," ucap Beka.
"Bahkan kalau mau menyapa pun, kami kemarin baru dari sana dan saat ini juga masih di Purworejo, mau menyapa pun masih pikir-pikir ini dari kelompok mana seperti itu, ini yang harus kita urus bersama harus ditangani bersama supaya persaudaraan kemanusiaan dan lainnya, menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan," imbuhnya.
Senada, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi juga menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di Desa Wadas menimbulkan keretakan kohesi sosial antara warga yang pro dan kontra.
Tak hanya itu, kata Siti, mayoritas warga Wadas, khususnya perempuan menjadi cemas dan resah akibat gangguan yang terjadi.
"Mayoritas warga desa khususnya perempuan menjadi cemas dan resah karena gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar desa yang mengancam keharmonisan antar warga dan kehidupan mereka," tutur Siti.
Lebih lanjut, Siti menyebut bahwa konflik yang terjadi juga turut menyebabkan para perempuan mengalami tekanan.
"Karena kehilangan sumber mata pencaharian dan ketidakpastian masa depannya dan keluarga," ujarnya.
Diketahui, aparat bersenjata lengkap dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang Andesit guna kebutuhan bendungan Bener, sejak Selasa (8/2) hingga Jumat (11/2) lalu.
Buntutnya, puluhan warga Wadas pun sempat ditangkap aparat, beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia. Kendati demikian, mereka akhirnya dilepaskan dan kembali ke rumah masing-masing. pw,3
Editor : Moch Ilham
