SURABAYA PAGI ,Jakarta-Sejak 1 Desember 2021, selama satu tahun penuh, Indonesia secara resmi memegang kendali Presidensi G20 dan puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada November 2022. Media Briefing yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) ini menghadirkan Wempi Saputra, Staf Ahli Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Rudy Rahmaddi selaku Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track G20 dan Rudy Brando Hutabarat selaku Direktur Eksekutif - Kepala Departemen Internasional BI, Rudy Rahmaddi, Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track G20.
Wempi Saputra mengatakan, dalam jalur keuangan yang dipimpin Kemenkeu dan BI, Indonesia akan membawakan enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Dijelaskan, exit strategy yang akan dibahas tersebut merupakan koordinasi kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek.
“Ini adalah koordinasi di forum G20, termasuk negara-negara maju, berkembang, dan negara-negara miskin bagaimana agar exit strategy ini terkoordinasi dengan baik, terkomunikasi dengan baik, untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka pendek,” ujar Wempi. Finance Track juga membahas scarring effect strategi untuk mengatasi luka pandemi di dalam jangka menengah dan panjang. Luka ini misalnya dalam bentuk turunnya produktivitas dan investasi hingga banyaknya pengangguran.
“Kondisi ini salah satu contoh dari luka akibat pandemi yang harus diatasi oleh semua negara dan ini perlu komunikasi yang sangat baik,” kata Wempi. Agenda prioritas yang juga dibahas dalam Finance Track adalah sistem pembayaran di era digital terkait dengan transaksi perdagangan internasional antarnegara dan digital currency. Adapun keuangan berkelanjutan juga akan menjadi fokus pembahasan terkait dengan perubahan iklim. Fokusnya adalah bagaimana suatu transisi menuju ekonomi hijau itu bisa lebih adil dan terjangkau, adjust dan affordable. Buat negara-negara berkembang, mereka memerlukan suatu transisi atau framework untuk menuju transisi ekonomi hijau dan bagaimana mengakses pasar terhadap investasi-investasi mengarah kepada green economy,” ungkap Wempi.
Di sisi lain, inklusi keuangan juga penting menjadi topik pembahasan dalam G20. Inklusi keuangan akan diaktifkan untuk membantu pendanaan UMKM. “Di dalam era digital, sudah banyak kebijakan ini terus didorong. Kita akan coba maksimalkan diskusi di dalam financial inclusion ini,” kata Wempi.
Sementara, pembahasan perpajakan internasional dilakukan untuk memformulasi hak pemajakan terhadap keuntungan dari perusahaan-perusahaan multinasional. “Misalnya di bidang digital dimana sumber perusahaan fokusnya adalah bagaimana suatu transisi menuju ekonomi hijau itu bisa lebih adil dan terjangkau, adjust dan affordable. Buat negara-negara berkembang, mereka memerlukan suatu transisi atau framework untuk menuju transisi ekonomi hijau dan bagaimana mengakses pasar terhadap investasi-investasi mengarah kepada green economy,” ungkap Wempi.
.jpg)
Di sisi lain, inklusi keuangan juga penting menjadi topik pembahasan dalam G20. Inklusi keuangan akan diaktifkan untuk membantu pendanaan UMKM. “Di dalam era digital, sudah banyak kebijakan ini terus didorong. Kita akan coba maksimalkan diskusi di dalam financial inclusion ini,” kata Wempi.
Sementara, pembahasan perpajakan internasional dilakukan untuk memformulasi hak pemajakan terhadap keuntungan dari perusahaan-perusahaan multinasional. “Misalnya di bidang digital dimana sumber perusahaan yang ada di satu negara, sementara pasalnya ada di negara yang lain. Dia dapat pendapatan di berbagai negara. Bagaimana hak pemajakannya itu yang didiskusikan di dalam agenda international taxation,” ujar Wempi.
Forum G20 digunakan sebagai ajang untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai kebijakan makro dalam lingkup global yang diikuti 19 negara plus satu lembaga Uni Eropa. Negara-negara yang menjadi anggota G20 adalah Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki. Jelas Wempi mengatakan, berkumpulnya negara besar di G20 akan membawa manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Maka, dipandang penting dalam menmbahas isu-isu sentral, seperti isu kesehatan global, transformasi ekonomi dan perubahan iklim.
"Forum G20 merupakan forum strategis untuk membahas isu global. seperti isu kesehatan global, stabilitas keuangan, perubahan iklim," ujar Wempi. Tambah Wempi, terdapat manfaat langsung lainnya, seperti jangka pendek ada devisa, aspek keramahan atau hospitality yang berdampak positif terhadap konsumsi domestik. Untuk jangka panjang, presidensi Indonesia dalam G20 juga akan memberikan dampak langsung terhadap investasi.
"Akhirnya akan ada beberapa kegiatan yang kita showcase-kan manfaat langsung dari G20 tadi dalam bentuk proyek-proyek investasi," jelasnya. Wempi melanjutkan, pada G20 ini mengusung beberapa konteks yang akan dibahas untuk kemajuan ekonomi, kesehatan maupun energi bersih dunia.
Tambah Wempi Saputra, Presidensi G 20 memiliki sejumlah manfaat, diantaranya, dalam mengakselerasi kemampuan bangkit bersama khususnya negara berkembang. "Recover together adalah suatu strategi dalam jangka menengah, sedangkan recover stronger adalah strategi jangka menengah dan panjang. Exit strategi ini adalah koordinasi kebijakan ekonomi jangka pendek," ujarnya.min
Editor : Redaksi
