SurabayaPagi, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Timur untuk turut memfasilitasi kebutuhan minyak goreng, serta membantu digitalisasi sistem perempuan pelaku usaha mukro kecil menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah, usai menghadiri Pelantikan Pengurus BKOW Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021-2026 di Gedung Negara Grahadi, Jumat (25/2/2022).
Terlebih saat ini, masyarakat khususnya Ibu Ibu sedang berburu komoditas minyak goreng ini, lantaran selain barangnya langka atau sulit ditemukan, jikapun ada, harga yang ditawarkan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga Khofifah ajak BKOW untuk menyiapkan bazar murah minyak goreng.
"Jadi kalau berkenan ada yang akan menyiapkan minyak goreng nanti ada semacam MoU-nya begitu, jadi monggo besok bisa dimulai karena barangnya sudah standby di mana silakan," ujarnya.
Gubernur Khofifah menuturkan, secara teknisnya bisa melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Diharapkan, BKOW menjadi salah satu leading sektor untuk menyelenggarakan bazar murah minyak goreng.
"Jadi ini bisa dijadikan program pertama," imbuh Khofifah.
Gubernur Khofifah menyebutkan, kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur itu sebanyak 59 ribu ton per bulan. Sedangkan angka produksi minyak goreng di Jatim mencapai 63 ribu ton. Sehingga seharusnya di Jatim surplus minyak goreng sebanyak 4 ribu ton.
"Sudah berikhtiar luar biasa Pak Dirjen-nya sudah berkantor di Surabaya 5 hari, diharapkan memang dalam waktu cepat bisa tersuplai, paling tidak minyak goreng curah," terangnya.
Pesan berikutnya yang diharapkan oleh Gubernur Khofifah kepada BKOW adalah memfasilitasi pelaku UMKM, khususnya adalah membantu proses transformasi digital untuk memperluas pangsa pasar melalui teknologi informasi.
"Saya mohon bisa disinergikan diantara seluruh ormas-ormas yang ada dan organisasi-organisasi profesi yang ada," tuturnya.
Untuk itu Pemprov Jatim juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masing masing Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK). By
Editor : Redaksi
