Di Sumenep, Penjaringan Perangkat Desa Dituding Kurang Transparan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Balai Desa Gapura Kecamatan Gapura Kab. Sumenep ( ft. Ainur Rahman/ SP)
Balai Desa Gapura Kecamatan Gapura Kab. Sumenep ( ft. Ainur Rahman/ SP)

i

 

SURABAYA PAGI, Sumenep - Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintahan desa menjaring Perangkat desa (PD) di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pemilihan perangkat desa itu, dicalonkan oleh tokoh yang diusulkan kepada kepala desa untuk membantu kepala desa menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa.

Temuan reporter Surabaya pagi, di Desa Gapura ada tiga orang perangkat desa yang dinonaktifkan dari jabatannya, dan kepala desa melakukan penjaringan perangkat desa yang baru.

Namun, dalam penjaringan perangkat desa (PD) di Desa Gapura, Kecamatan Gapura ini,  cenderung dilakukan secara tertutup dan tidak ada pemberitahuan semacam banner di tiap-tiap dusun, hanya terpampang di balai desa.

Reporter Surabaya Pagi, menjumpai salah satu warga asal Gapura yang tak mau namanya dimediakan,  kepada Surabaya pagi mengatakan, jika penjaringan perangkat desa (PD) yang baru itu terkesan tebangpilih karena tidak transparan kepada warga. 

"Saya kaget Mas, kok tiba-tiba ada penjaringan perangkat desa yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat Desa Gapura, padahal saya adalah pribumi", katanya, Rabu (6/4)

Selain itu, kata dia, seharusnya pemerintahan desa mengeluarkan selebaran terkait penjaringan perangkat desa (PD) yang baru, agar masyarakat tahu dan tidak terkesan ditutup-tutupi. Sebab keberadaan PD sangat menentukan untuk kesejahteraan desa. 

"Saya hanya ingin pemerintahan di desa lebih transparan dan transformatif apalagi di zaman era digital, penyebaran informasi mudah di update", ujarnya.

Jika pemerintahan desa melakukan cara yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bagaimana dengan masyarakatnya yang kurang tahu tentang peraturan desa.

"Jadi pemerintahan terkecil itu ada di desa, makanya harus administratif yang benar agar memberikan edukatif semacam pembelajaran untuk masyarakat yang lain guna tercapainya masyarakat madani" katanya.

Bahkan, kata dia, sangat ironis sekali, jika pemerintahan di desa, kurang paham tentang organisasi dan manajemen desa. pungkasnya.

Semetara itu, Kepala Desa Gapura, Rasyidi saat dimintai keterangan melalui whatsappnya mengatakan jika pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (PD) yang baru Itu sudah ada tim.

"Jadi pemberhentian dan pengangkatan itu sudah sesuai dengan prosedur. Silahkan tanya ke beliau-beliaunya’’ pungkasnya. (Ar)

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…