SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar sistem dan formula terbaik yang lebih tepat dalam pencairan jasa pelayanan kepada guru-guru TPQ.
Laila Mufidah mengatakan sistem pencarian insentif para guru itu harus lebih baik untuk triwulan ke depan. "Banyak guru TPQ curhat ke saya. Banyak di antara mereka tidak mendapat insentif itu. Kasihan mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Ini menjelang Lebaran," kata Laila Mufidah, minggu (8/5)
Laila menerangkan, Pemkot saat ini memberikan apresiasi kepada setiap guru TPQ termasuk guru sekolah minggu. Semua tenaga pendidik keagamaan itu berhak atas insentif Rp 500.000 per bulan. Hak para guru Ngaji itu diterimakan langsung tiga bulan atau rapel.
Pemkot Surabaya saat ini tengah mencairkan Jaspel kepada sepuluh ribu lebih guru TPQ dan guru minggu. Insentif itu diterima untuk kurun waktu triwulan pertama 2022 ini. Insentif periode Januari-Maret itu diterimakan langsung ke rekening masing-masing guru.
Namun dari jumlah itu, ada sekitar seribuan guru TPQ yang tidak mendapatkan Jaspel. Padahal mereka sudah melengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Mereka juga sudah mengisi melalui aplikasi sesuai arahan Pemkot.
"Banyak guru TPQ senang karena bisa untuk tambahan kebutuhan Lebaran. Semua dimasukkan daftar penerima. Namun tiba-tiba diberi tahu kalau ada banyak yang tidak menerima karena alasan bukan KK dan KTP Surabaya," kata salah satu Koordinator guru TPQ di Wonocolo.
Keluhan itu pula yang akhirnya sampai di pimpinan DPRD Surabaya Laila Mufidah. Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini melihat perlunya sosialisasi dan pemberlakuan sistem yang lebih bermaslahat.
Sebab menurutnya soal insentif ini menyangkut kepentingan umat. "Kami mendorong agar ada formula yang tepat untuk Jaspel guru TPQ ini. Bagaimana semua maslahat dan tidak menabrak aturan. Kita semua semua memang harus penuh kehati-hatian," tutur Laila.
Politisi perempuan PKB ini lebih menghendaki agar semua guru TPQ dan guru minggu itu bisa mendapatkan insentif seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan muncul saat mereka sudah merasa masuk daftar penerima, tapi saat menjelang pencairan terpental.
Mereka tidak mendapat lagi insentif karena tidak ber-KK atau KTP Surabaya. "Tidak mudah memang. Sangat menuntut kejelian dan pemikiran yang sangat bijak. Puluhan tahun mengabdi, melayani murid TPQ atau siswa lain, hak insentif mereka tidak diperhatikan," lanjut Laila.
Pencairan insentif guru-guru TPQ dan guru minggu pada triwulan pertama itu menjadi catatan bersama. Harus segera dicarikan formula dan skema yang tepat agar bisa menjangkau semua guru. Diharapkan guru-guru TPQ yang kebetulan ber-KK non Surabaya bisa tetap mendapatkan insentif.
"Semangatnya adalah demi kemaslahatan umat. Jika regulasi menghendaki prasyarat ber-KK Surabaya bisa dipikirkan mulai ada kebijakan berlaku surat domisili. Seperti saat PPDB," Laila memberikan gambaran.
Kelurahan atau RT RW setempat memberikan surat keterangan domisili ini. Sehingga kebijakan ini bisa mengakomodasi semua kepentingan. Baik guru TPQ ber-KK Surabaya atau bukan. Laila mendorong Pemkot lebih memahami persoalan secara menyeluruh.
Pemkot Surabaya telah mencairkan jasa pelayanan (Jaspel) kepada 10.477 pendidik TPQ dan sekolah minggu se-Kota Surabaya. Mereka menerimanya langsung melalui rekening masing-masing. Insentif itu diterimakan untuk triwulan pertama bulan Januari, Februari, dan Maret.
Pemberian apresiasi atau jaspel ini berasal dari APBD Surabaya yang dibagikan untuk seluruh guru agama. Laila Mufidah memberi apresiasi atas perhatian Pemkot kepada para guru itu.
Namun Laila mendorong agar insentif triwulan berikutnya benar-benar mengadopsi sistem dan formula terbaik. Harus dipikirkan solusi terbaik karena menyangkut ribuan tenaga pendidik keagamaan. Mereka lah yang membangun pendidikan karakter anak bangsa. Alq
Editor : Moch Ilham
