Masyarakat Pengelola Lahan Perhutani Diminta Laksanakan Aturan Sesuai Ketentuan PKS

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Lumajang - Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra Y.T., S.T., M.M. meminta kepada masyarakat pengelola lahan perhutani untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan Sosialisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kodim 0821 Lumajang dengan pihak Perhutani, yang bertempat di Balai Kantor Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (14/6/2022).

Gunawan juga menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut sebagai upaya untuk lebih terbuka dan tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan PKS.

"Diadakan sosialisasi ini, agar masyarakat pengolah lahan dan perhutani terjalin hubungan baik dan saling menguntungkan, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dan penyimpangan dari aturan yang tertuang dalam PKS," ujar dia.

Lebih lanjut Dandim mengatakan, bahwa dalam perjanjian tersebut, masyarakat hanya dapat mengelola lahan dan bukan sebagai pemilik lahan, dengan ketentuan pembagian hasil pengolahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKS.

Dia berharap, masyarakat jangan terlalu percaya apabila ada pihak yang menyatakan lahan perhutani dapat diperjualbelikan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keamanan di wilayah.

"Dalam perjanjian ini kita tidak membatasi masyarakat untuk mengelola lahan perhutani asal sesuai dengan aturan yang berlaku.  Untuk itu, jangan percaya apabila ada pihak yang menyatakan lahan perhutani dapat diperjualbelikan, karena itu hanya ulah oknum untuk kepentingan pribadi," pungkasnya. hal

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…