.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK terus menyelidiki dugaan korupsi penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula-E. Kamis (16/6/2022) kemarin, mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto diperiksa untuk dimintai keterangan. "Diminta untuk memenuhi panggilan dari KPK karena tiga hari yang lalu baru saja ada surat agar saya hadir untuk memberikan klarifikasi," kata Gatot kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (16/6).
Ia dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang digelar di Jakarta.
Surat Rekomendasi dari Menpora
Gatot mengaku dirinya dimintai keterangan untuk menjelaskan proses pengelolaan anggaran penyelenggaran ajang balap mobil listrik itu. Ada satu surat, yaitu surat rekomendasi yang jadi sorotan penyelidik KPK.
Surat rekomendasi itu, sambung dia, dikeluarkan oleh Kemenpora yang prosesnya sudah didahului permohonan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Dalam surat tersebut disebutkan juga bahwa saat awal persiapan perencanaan tahun 2019 itu ada permohonan dari Pak Gubernur kepada Pak Menpora untuk menerbitkan rekomendasi," ungkapnya.
"Dan rekomendasi itu sudah diterbitkan dan diminta hari ini untuk dibawa ke KPK, itu saja poinnya," imbuh Gatot.
Gatot sedikit membocorkan isi surat rekomendasi tersebut. Salah satunya, adanya catatan jika ajang balapan itu tak akan dibiayai oleh APBN atau pemerintah pusat.
"(Isi rekomendasi, red) hanya menyebutkan silakan diadakan Formula E tetapi kami tidak akan membantu masalah anggarannya. Saya kira itu hal yang wajar, apa artinya? Rekomendasi biasa, seperti lazimnya rekomendasi untuk sebuah kegiatan olahraga," tegasnya.
Cari Unsur Pidana
Sampai kini, KPK terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mencari unsur pidana dengan mengklarifikasi sejumlah pihak terkait dalam ajang balapan internasional tersebut.
"Sering kami sampaikan karena ini kan proses mencari apakah ada peristiwa pidana, bahan keterangan tentu kami kumpulkan dari pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dia menjelaskan sudah ada beberapa informasi dan data yang diperoleh para penyelidik. Selanjutnya, bahan yang sudah ada akan dianalisis untuk menyimpulkan ada atau tidaknya peristiwa pidana.
Hanya saja, Ali mengatakan pihaknya belum bisa memerinci tentang informasi apa saja yang sudah didapat dari proses penyelidikan. Namun, KPK memastikan segala perkembangan yang ada akan disampaikan.
"Kami nanti akan analisis lebih lanjut seperti apa, apakah kemudian dihubungkan keterangan pihak satu dengan pihak yang lain, kemudian alat bukti lain yang telah kami miliki saat ini dianalisis, dan apakah dapat disimpulkan peristiwa pidana korupsi dan ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu arahnya kami ke sana," jelasnya.
"Saat ini belum bisa kami sampaikan secara lengkap. Nanti perkembangannya pasti kami sampaikan," imbuh Ali.
Ada Anggaran Jumbo
DPRD DKI Jakarta meminta Anies Baswedan membuka data anggaran Formula E pasca perhelatan balap mobil listrik itu digelar pada 4 Juni 2022 lalu. Permasalahan anggaran yang terjadi sejak sebelum digelarnya Formula E terus mencuat. Hal ini membuat posisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berada dalam bahaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menengarai Anies Baswedan tengah berupaya menutup rapat sederet masalah Formula E. Salah satunya terkait masalah anggaran jumbo yang dikuras dari APBD DKI untuk memuluskan perhelatan tersebut.
"Perhelatan diklaim sukses tanpa data, dan terkesan menutupi permasalahan yang ada. Masalah anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan seakan bermaksud ditutupi karena sudah dilaksanakan," ujar Gilbert dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
Gilbert mengaku risih dengan pernyataan Anies yang dalam berbagai kesempatan selalu membangga-banggakan gelaran Formula E yang dan menyebutnya sebagai balapan yang sukses besar. Padahal, kata dia, di sisi lain Anies sendiri ogah membuka datanya ke publik. n jk/erc/cr2/rm
Editor : Moch Ilham
