SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dukungan kesejahteraan dan fasilitas pendidikan Penyelenggara Taman Kanak-kanak harus mandiri dalam pembiayaan. Sehingga banyak yang mengaku kondisinya memprihatinkan. Ditambah lagi ijin mendirikan TK saat ini juga sangat rumit dibanding dengan mendirikan Sekolah PAUD.
Hal ini muncul dari keluhan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) dan GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia) Provinsi Jawa Timur, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) 3 Komponen Pembina Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Tema “Revitalisasi Peran Tiga Komponen Pembina Pendidikan Dalam Mendukung Program JATIM CERDAS di Jawa Timur”. Yang juga menghadirkan anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari, Rabu (29/6/22).
Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap pula jumlah siswa Taman Kanak-kanak, yang saat ini mengalami banyak penuruan sejak adanya PAUD. Pilihan orangtua menjadi berubah, tak lagi memasukkan anak ke TK terlebih dahulu tapi langsung dari PAUD dilanjutkan ke Sekolah Dasar.
Fenomena perebutan siswa sering terjadi antara Pengelola Taman Kanak-kanak dan PAUD. Hal ini karena PAUD dirasa lebih murah dengan adanya dukungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak harus secara mandiri, seperti seragam, buku dan kebutuhan fasilitas lainnya. Belum lagi andanya keluhan para guru Pendidik Kelompok Bermain terkait peraturan perundangan yang memasukkan mereka ke dalam kategori pendidik PAUD non-formal.
Menyikapi hal ini anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan perlu ada pertemuan pengekola TK dan kelompok bermain dengan Gubernur. Ini dilakukan agar status Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Taman bermain lebih mendapat kepastian dan perhatian yang sama dengan PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah. Baik tentang regulasinya maupun pembiayaan.
"Ini penting, mengingat untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan seluruh Satuan Pendidikan sejak dari Pendidikan Dasar diantaranya Taman Kanak-kanak, Taman Bermain dan PAUD dan Sekolah Dasar, sesuai amanat Peraturan Daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2017," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan Jatim yang akrab dipangggol Mbak HPL ini juga mendorong Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan komunikasi yang intens dengan Kepala Daerah atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-Jawa Timur tentang pendidikan usia dini. terkait fasilitas, pendidik dan penunjang lainnya.
"Untuk memperoleh mutu pendidikan JATIM CERDAS bukan hanya sejak pendidikan SMA dan yang setingkat, tapi dimulai sejak pendidikan usia dini," pungkas anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember Lumajang ini. rko
Editor : Moch Ilham
