FPG Dorong Pemkot Pasuruan Buat Payung Hukum untuk Pengelolaan Keuangan Daerah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Fraksi Partai Golkar (FPG) mendorong pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat payung hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sebab, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021, ditemukan sekian banyak masalah yang harus dibenahi pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan Yanuar Priambada dalam paripurna lV , DPRD Kota Pasuruan, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Pasuruan, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kota Pasuruan, Tahun Anggaran 2021, Senin (25/07/22)

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021, disampaikan beberapa temuan antara lain ; realisasi belanja dan pembentukan dana cadangan melebihi anggaran; pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional tidak sesuai ketentuan; penetapan honorarium penanggung jawab keuangan yang tidak sesuai dengan Perpres No.33 tahun 2020; dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum memadai; kesalahan penganggaran belanja pegawai; penetapan besaran honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan.

Menurut FPG, masalah itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah,  belum adanya Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, serta Perwali yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah seperti,  Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi  Pemerintah Daerah (SAPD), dan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai tindak lanjut dari Permendagri No.77 Tahun 2020.

FPG juga menyoroti Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang semakin membengkak. Eksekutif beralasan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan untuk pencairan belanja hibah, dan realisasi belanja hibah disesuaikan dengan permintaan penerima hibah, sehingga dana hibah tidak terserap, menyumbang silpa sebesar Rp 6,523 milyar. Alasan itu dianggap terlalu mengada-ada.

Menurut FPG, tidak terserapnya dana hibah tersebut lebih disebabkan karena beberapa kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pengguna anggaran hibah, kurang memahami dan mempedomani Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota yang mengaturnya.

Sorotan tajam FPG tersebut, juga menjadi catatan khusus terhadap eksekutif dalam meningkatkan kinerjanya kedepan. Meski begitu, Fraksi Partai Golkar bersama lima fraksi lainnya menyetujui Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pasuruan. ris/bw

Berita Terbaru

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

‎‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 227 alumni SMK Ponpes internasional Millenial Model PGRI Mejayan, Kabupaten Madiun tercatatnya telah berkeja di Jepang. C…

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

SurabayaPagi, Jember – Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan Sebagai perwujudan komitmen untuk menjaga kelestarian alam di sekitar i…

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aksi pencurian pada jalan sehat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-82 di alun-alun Reksogati Caruban diduga dilakukan oleh …

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…