SURABAYAPAGI.com, Surabaya - DPW Partai Keadilan Sosial (PKS) Jatim mengeluarkan sejumlah poin pernyataan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kader juga membentangkan banner raksasa di halaman kantor setempat.
Baca Juga: Per 1 Agustus: Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik Lagi
Alasan PKS Jatim melakukan aksi tersebut bukan tanpa sebab. Rakyat menjerit setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September 2022 kemarin.
Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan melihat jika kondisi bangsa saat ini tengah menghadapi situasi sulit setelah perlahan pulih melewati badai pandemi Covid-19.
Rakyat Indonesia berusaha bangkit kembali menuju kondisi normal dengan perjuangan luar biasa. Ekonomi mulai bergeliat.
"Namun, saat rakyat mulai bangkit kembali bersama pemerintah dan unsur di dalamnya termasuk PKS, pemerintah justru memberi menaikkan harga BBM bersubsidi," terang Irwan didampingi Ketua Bidang Humas PKS Jatim Renni Astuti, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin menghimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.
Irwan menilai pemerintah tidak mempunyai empati terhadap kondisi masyarakat ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga sembako meningkat tajam. Sehingga kenaikan BBM bersubsidi semakin membuat kondisi ekonomi tidak terkendali.
"Terbukti beberapa hari ini harga-harga sudah mulai naik mengiringi kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya.
Irwan juga menilai akan ada efek domino di sektor lain akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terutama penurunan daya beli masyarakat. Ekonomi rakyat kian terpukul.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar dia.
Elemen-elemen masyarakat akan menjerit karena kesulitan ekonomi, jumlah orang miskin bertambah karena goncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Jatim berada pada kondisi yang sama terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa ini memiliki 70 ribu lebih keluarga nelayan. Sehingga, kenaikan solar sebesar 26 persen lebih memberatkan bagi mayoritas nelayan kecil di Jatim.
"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan.
Belum lagi, tambahnya, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil.
Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode ini.
Jika kenaikan Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
"Tentu akan menyebabkan inflasi di sektor pangan, di mana tiap 10 persen kenaikan BBM bersubsidi inflasi mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," kata Irwan.
Menurutnya, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat dan pengangguran semakin bertambah.
Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp24,17 triliun yang diberikan, kata Irwan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
"Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis," katanya.
Jawa Timur dengan penduduk miskin 4,259 juta orang, atau sekitar 10 persen jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,125 juta orang.
Oleh karena itu, Irwan Setiawan secara tegas menyatakan sikap PKS menolak kenaikan harga BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota.
Hal ini sekaligus menindaklanjuti aksi Presiden PKS usai mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi.
"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya.
Berbagai unsur itu, Irwan menambahkan, terdiri dari seluruh Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur dan Caleg PKS kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa.
Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," tegas Irwan diamini Renni Astuti.
PKS meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PKS juga meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat.
"PKS secara tugas dari pusat sudah disuarakan langsung oleh presiden partai dan pejabat publik di Senayan dan saat ini di Jatim," terangnya.
Ketua PKS Jatim berharap pernyataan sikap tersebut dapat berdampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. PKS meminta presiden membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini dan meminta Pak Jokowi membatalkan kebijakan jangan membuat masyarakat semakin susah," ujar Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan. (by/rm)
Editor : Redaksi
