Sidang Praperadilan, Agendakan Keterangan Saksi dan Penyerahan Bukti

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana sidang praperadilan di PN Surabaya dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi, Selasa (11/8/2026). Kuasa hukum pemohon terlihat berdiskusi di depan meja majelis hakim.
Suasana sidang praperadilan di PN Surabaya dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi, Selasa (11/8/2026). Kuasa hukum pemohon terlihat berdiskusi di depan meja majelis hakim.

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Sidang praperadilan kasus dugaan salah tahan Pimpinan Redaksi (Pimred) Surabaya Pagi masih berlanjut. Hari ini, sidang beragendakan penyerahan bukti serta keterangan saksi dengan dipimpin oleh hakim tunggal Muhammad Zulkarnain, S.H., M.H., pada hari Selasa (11/08/2026).

Hari ini, pengacara Pemohon yang hadir yaitu Muhammad Faisal, S.H., M.H., dan Mukhamad Arga Prasetya, S.H., M.H., mendatangkan satu saksi sebagai pemberi keterangan.

Saksi yang dihadirkan oleh tim pemohon adalah ibu kandung dari Pimred Surabaya Pagi. Saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim dengan lancar dan terang serta mengikuti perintah hakim sehingga sidang berjalan lancar.

Dalam berlangsungnya sidang, terungkap fakta baru bahwa terdapat dua surat perintah penahanan yang berbeda, yaitu surat perintah penahanan pertama diterbitkan pada 9 Juni 2026 dan surat yang kedua diterbitkan pada tanggal (18/7/2026). Hal ini menjadi sebuah kejanggalan, sehingga pihak saksi atau ibu Pimred Surabaya Pagi mengirimkan surat keberatan atas perintah penahanan Pimred Surabaya Pagi.

Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pengacara Pemohon, Muhammad Faisal, S.H., M.H., yang merupakan alumni Magister Hukum Ubhara, bahwa terdapat dua surat perintah penahanan yang dikeluarkan untuk kliennya.

“Pada persidangan hari ini, Pemohon mengajukan bukti surat penahanan bertanggal 9 Juni 2026, sementara itu Termohon mengajukan surat penahanan yang sama tapi bertanggal 18 Juni. Dua versi tanggal untuk satu nomor surat yang identik (SP.Han/79/VI/RES.1.11./2026) bukan lagi sekadar keterlambatan administratif — ini indikasi surat itu telah diubah/diterbitkan ulang tanpa prosedur yang sah, atau keterangan yang disampaikan ke pengadilan tidak sesuai dengan dokumen aslinya. Ini persis definisi maladministrasi dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman: 'perilaku melampaui wewenang' atau 'penyimpangan prosedur' yang menimbulkan kerugian bagi orang perseorangan,” tandas Faisal, yang juga Ketua Bidang Organisasi DPC Peradi Surabaya. (zaf)

Berita Terbaru

Lewat Sukukversity 2026, DJKN Kanwil Jatim Dorong Literasi Investor Syariah Muda ke Mahasiswa UNAIR

Lewat Sukukversity 2026, DJKN Kanwil Jatim Dorong Literasi Investor Syariah Muda ke Mahasiswa UNAIR

Minggu, 15 Nov 2026 12:52 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 12:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda, khususnya terkait Surat Berharga Syariah Negara…

Imigrasi Blitar Tindak Tegas Dua WNA asal Malaysia Langgar Ketentuan Izin Tinggal

Imigrasi Blitar Tindak Tegas Dua WNA asal Malaysia Langgar Ketentuan Izin Tinggal

Minggu, 15 Nov 2026 11:58 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 11:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar kembali mengambil tindakan tegas terhadap dua warga negara Malaysia yang terbukti melanggar…

Jelang Masa Angkutan Nataru 2026/2027, KAI Daop 7 dan DJKA Gelar Inspeksi Keselamatan dan Pelayanan

Jelang Masa Angkutan Nataru 2026/2027, KAI Daop 7 dan DJKA Gelar Inspeksi Keselamatan dan Pelayanan

Minggu, 15 Nov 2026 11:53 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 11:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tim dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, melakukan…

Dorong Pertumbuhan Investasi, Pemkab Madiun Optimalkan Potensi Daerah

Dorong Pertumbuhan Investasi, Pemkab Madiun Optimalkan Potensi Daerah

Minggu, 15 Nov 2026 11:34 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 11:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai upaya dalam menarik investasi yang pada akhirnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Mulai 2027, Wali Kota Eri Targetkan Seluruh Guru di Surabaya Sudah Tersertifikasi

Mulai 2027, Wali Kota Eri Targetkan Seluruh Guru di Surabaya Sudah Tersertifikasi

Minggu, 15 Nov 2026 11:21 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 11:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti penganggaran agar tidak ada lagi guru PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun…

Perluas Perlindungan Kesehatan, Pemkab Lamongan Jangkau 6.346 Keluarga Lewat ‘Laserku’

Perluas Perlindungan Kesehatan, Pemkab Lamongan Jangkau 6.346 Keluarga Lewat ‘Laserku’

Minggu, 15 Nov 2026 11:10 WIB

Minggu, 15 Nov 2026 11:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lmongan - Sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan,…