Mantan Kadiv Propam ini Dicurigai Guyurkan Dana ke Beberapa Pihak, Termasuk Pimpinan Komisi DPR dan Menteri eks Polri
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Kasus Sambo, kini makin runyam. Mantan Ketua Satgassus yang kenal dangan tiga Kapolri diduga menyeret banyak pihak terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
"Ini berdasarkan informasi-informasi dari intelijen yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak mulai Polres, Polda, Pidum Polri dan Propam," kata Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.
Advokat ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Alasannya usulan ini,selain kecintaannya kepada institusi Polri, Kamaruddin menilai tim independen patut dibentuk atas dugaan keterlibatan satu di antara pimpinan Komisi di DPR-RI. Selain dugaan ada lobi jaringan Sambo ke seorang Menteri Jokowi, mantan Polri.
Usulan ini disampaikan Kamaruddin Simanjuntak dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu kemarin (14/9/2022).
“Saya terus mendorong Pak Presiden untuk membentuk tim independen, alasannya adalah karena ada keterlibatan juga dari dewan, salah satu ketua komisi dewan dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, yaitu kementerian sekretaris negara,” ungkap Kamaruddin.
“Berhasil apa tidak saya tidak tahu. Tetapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen, ada Ketua Komisi DPR dan Kementerian yang lain yang menterinya itu eks Polri,” beber Kamarudin.
Dorong Presiden Tim Independen
Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Bukan hanya itu, Kamaruddin juga menambakan, tim konektivitas atau tim independen diperlukan tangani perkara pembunuhan berencana Brigadir J untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang sesuai keinginan Presiden Jokowi yang ternyata tidak mudah.
Sebab menurut Kamaruddin, banyak pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
“Karena saya sudah memahami perkara ini sejak awal, berdasarkan informasi-informasi dari intelijen saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak mulai daripada Polres, Polda, Pidum Polri dan Propam kan begitu,” ujar Kamaruddin.
“Tapi sayang yang dilakukan Presiden hanya berbicara 4 kali menyatakan buka seterang-terangnya, tetapi sayang permintaan pak presiden itu tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Polri begitulah kira-kira.”
Seharusnya Ada 9 Tersangka
Bagi Kamaruddin, seharusnya ada sembilan sampai 10 tersangka yang ditetapkan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau diluar perkara obstruction of justice.
Artinya bukan hanya Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.
“Dari awal saya sudah ingatkan penyidik bahwa yang harus menjadi tersangka dalam perkara ini minimal 9 atau 10 orang,” ingat Kamaruddin.
Sambo Guyurkan Dana
Kuasa hukum keluarga Brigadir J ini menduga Ferdy Sambo mengguyurkan dana ke sejumlah pihak. Hal ini terkait dengan isu pelecehan seksual yang kini tengah digaungkan.
Meski begitu, ia tak menyebut nama lembaga yang diduga telah menerima amplop dari pihak Ferdy Sambo. "Kan sudah ada LPSK yang mengakui disodorkan amplop dan ditolaknya. Nah bagaimana dengan lembaga yang lain? Ini hal serius, harus diperiksa," ujar Kamaruddin.
Kamaruddin menyebut, pelecehan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi meragukan.
Awalnya pelecehan seksual disebut terjadi di Duren Tiga.
Kasus itu sempat naik ke penyidikan, kemudian dihentikan karena tidak ditemukan ada peristiwa tersebut di lokasi itu.
Namun kini pelecehan berpindah ke Magelang dan pihaknya menduga hal ini menjadi bagian skenario. "Sekarang pindah ke Magelang. Itu sudah sangat jauh. Ini skenario baru lagi," jelasnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
