.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung gerak cepat untuk memberantas kemiskinan ekstrem yang masih tersebar di Jawa Timur. Hal ini dilakukan Khofifah setelah menjadi satu-satunya kepala daerah menerima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
Data P3KE tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Gubernur Khofifah saat kegiatan pengarahan dari Presiden RI kepada seluruh Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (29/9/2022) siang.
Dengan diterimanya Data P3KE, Gubernur Khofifah menyatakan komitmennya untuk siap tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Sehingga turut mewujudkan target Presiden yaitu nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami Jawa Timur siap untuk tancap gas,” tegas Gubernur Khofifah.
Ia mengatakan, data P3KE ini akan menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan adanya Data P3KE yang memang berisi nama dan alamat sasaran penerima bantuan, Ia berharap agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. "Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran dan bisa lebih merata," ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini di Jatim ada sebanyak 25 kabupaten kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim. Di 25 daerah ini digelontor berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa meningkat kesejahteraannya.
Program Perlindungan Sosial
Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemprov Jatim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube) dan untuk program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
Selain itu juga melalui program zakat produktif yang menggandeng Baznas Jatim dan BUMD, lalu program asistensi sosial Penyandaang Disabilitas (ASPD) yang sesungguhnya telah rutin diberikan dan masih banyak program lainnya.
“Alhamdulillah upaya kita sejauh ini cukup dapat dilihat hasilnya. Dimana Jatim, berdasarkan data BPS, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi angka kemiskinan secara nasional. Setelah sebelumnya pada periode Maret 2021 – September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021 – Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” tegasnya.
Bansos Kenaikan BBM
Saat ini pun, pihaknya juga aktif menyalurkan bansos dampak kenaikan harga BBM guna mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan. Bantuan diwujudkan melalui berbagai program yang totalnya mencapai Rp 257 miliar.
"Ada bantuan nelayan, ada bantuan untuk driver ojol dan mikrolet, kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelaku UMKM. Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik,” tandasnya.
Tak hanya itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga akan terus mengajak elemen strategis untuk terus bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi menghadapi tantangan saat ini.
Karena menurutnya sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi segala tantangan dan menjadi bukti adanya hubungan yang harmonis dari semua elemen di Jawa Timur.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar semua pihak bekerja konkret dan detail. Tak hanya itu ia juga mengajak semua pihak baik kementerian lembaga, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, serta BUMN untuk secara bergotong royong bersama-sama menghadapi inflasi seperti bagaimana saat menangani Pandemi Covid-19.
"Kita harus kompak, harus bersatu, dari pusat, provinsi kabupaten kota sampai ke bawah, begitu juga dengan kementerian lembaga seperti saat menghadapi Covid-19. Di Indonesia fiskal dan moneter harus berjalan berseiring," pinta Presiden Joko Widodo.
Presiden meminta semua untuk berhati-hati terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini. Terjadi resesi global, tahun ini dan tahun depan masih dalam keadaan yang sama. Inflasi dan kenaikan barang dan jasa menjadi hal yang paling menghantui setiap negara.
Namun menurut Presiden RI hal yang paling penting adalah penyelesaian di ujung terkait kenaikan barang dan jasa. Dan hal itu menjadi tanggung jawab bersama.
Terkait hal tersebut ada 3 hal utama yang menjadi arahan presiden. Yaitu pengendalian Inflasi pangan yang menjadi kontributor tertinggi penyebab inflasi dengan memperbanyak produksi beberapa komoditi seperti cabai dan holtikultura lainnya, memangkas biaya angkut melalui pembiayaan dari APBD, melibatkan UMKM dan Koperasi. asa/ana/rmc
Editor : Moch Ilham
