Harga Mahal, Pemilik Kendaraan Listrik di Jatim Baru 1.546

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Ponco Atmojo
Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Ponco Atmojo

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah tengah menggeber sosialisasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Namun ternyata peminat mobil dan motor listrik di Jawa Timur (Jatim) masih rendah.

Berdasarkan data dari Bapenda Jatim, pengguna mobil-motor listrik di Jatim baru mencapai angka 1.546 saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Bapenda Jatim, Abimanyu Ponco Atmojo.

"Berdasarkan data pajak, jumlah pengguna kendaraan listrik baik mobil atau motor di Jatim sebanyak 1.546. Itu listrik aja ya, bukan hybrid," kata Abimanyu, Kamis (6/10/2022).

Abimanyu mengatakan penyebab rendahnya pengguna kendaraan listrik di Jatim lantaran masuknya mobil listrik di Indonesia masih di tahapan awal. Selain itu, kontribusi pengguna kendaraan listrik terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jatim masih rendah. Apalagi, pajak kendaraan listrik murah.

"Kontribusinya terhadap PAD masih kecil karena pajaknya murah. Dan sepertinya masyarakat belum terbiasa dengan mobil listrik dan harga mobil listrik ini mahal," bebernya.

Dalam Perayaan HUT Bapenda Jatim ke-60, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan inovasi yang digagas oleh Bapenda untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat yaitu Samsat Koperasi (SAMKOPI) UMKM.

Peluncuran SAMKOPI UMKM ini ditandai dengan penekanan tablet oleh Gubernur Khofifah didampingi langsung diantaranya oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

Mantan menteri sosial ini menjelaskan bahwa SAMKOPI UMKM merupakan layanan pembayaran PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan pengesahan STNK Tahunan berbasis digital bekerjasama dengan Koperasi UMKM se Jatim.

Diluncurkannya layanan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha UMKM serta memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Samsat koperasi UMKM sifatnya winwin profit, karena memudahkan masyarakat dan mempercepat akses pembayaran. Dan koperasi bisa meluaskan jenis usaha jasanya lalu UMKM juga bisa mendapatkan akses, income-nya bertambah. Pada saat yang sama Bapenda juga meluaskan layanan," tandasnya

Menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, inovasi SAMKOPI UMKM juga mendukung layanan One Pesantren One Product (OPOP) yang juga memiliki layanan Samsat.

"Sebetulnya samsat berbasis pesantren (Samsat OPOP) ini sudah banyak. Saya rasa SAMKOPI UMKM ini bagian dari perluasannya," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala BAPENDA Jatim Abimanyu Poncoatmodjo menyampaikan, sejak pemberlakuan Kebijakan Bebas PKB 100% angkutan umum orang kategori mikrolet dan ojek online mulai tanggal 19-1 Oktober 2022 (12 hari). Tercatat sebanyak 3.482 unit mikrolet dan ojol telah memanfaatkan kebijakan ini. Sedangkan untuk Kebijakan Bebas BBN II dan Bebas Denda PKB/BBNKB, telah dimanfaatkan oleh 2.659.335 wajib pajak.

"Antusias masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan momentum kebijakan pembebasan pajak daerah yang digulirkan Ibu Gubernur. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian ikhtiar Pemprov untuk mendorong terciptanya stabilitas dan pemulihan perekonomian sebagai dampak inflasi dan kenaikan BBM di Jatim," pungkas Abimanyu. sb

Berita Terbaru

Cegah Penimbunan di Tingkat Pengecer, Pemkab Lumajang Perpendek Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Cegah Penimbunan di Tingkat Pengecer, Pemkab Lumajang Perpendek Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Kamis, 09 Apr 2026 12:59 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Baru-baru ini, masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur khawatir terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) di…

Bupati Jember Pastikan hingga 2027 Tak Ada PHK PPPK, Asal Kinerjanya Bagus

Bupati Jember Pastikan hingga 2027 Tak Ada PHK PPPK, Asal Kinerjanya Bagus

Kamis, 09 Apr 2026 12:51 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Menindaklanjuti fenomena dan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati…

Belum Kantongi Sertifikat Halal, Satgas MBG Bangkalan Beri Deadline 1 Bulan bagi 41 SPPG yang Tak Berizin

Belum Kantongi Sertifikat Halal, Satgas MBG Bangkalan Beri Deadline 1 Bulan bagi 41 SPPG yang Tak Berizin

Kamis, 09 Apr 2026 12:41 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Baru-baru ini, Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangkalan, mencatat sebanyak sebanyak 41 Satuan…

Dukung Efisiensi Anggaran, Pemkot Malang Lakukan Penyesuaian Agenda Perjalanan Dinas

Dukung Efisiensi Anggaran, Pemkot Malang Lakukan Penyesuaian Agenda Perjalanan Dinas

Kamis, 09 Apr 2026 12:34 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali melakukan penyesuaian…

KPK Geledah Rumah Pengusaha EO Madiun, Terkait OTT Walikota Nonaktif Maidi 

KPK Geledah Rumah Pengusaha EO Madiun, Terkait OTT Walikota Nonaktif Maidi 

Kamis, 09 Apr 2026 12:32 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:32 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha event organizer Faizal Rachman di Kota Madiun, Kamis (9/…

Antisipasi Kriminalitas Profesi, Pemkab Magetan Jamin Perlindungan Hukum Bagi Guru Jenjang TK - SMP

Antisipasi Kriminalitas Profesi, Pemkab Magetan Jamin Perlindungan Hukum Bagi Guru Jenjang TK - SMP

Kamis, 09 Apr 2026 11:30 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 11:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya antisipasi terjadinya kriminalisasi terhadap profesi guru di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, melalui Dinas…