Punya Deposit Aspal 662 Juta Ton, Jokowi Akan Stop Impor Aspal Dua Tahun Lagi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Inonesia akan memberhentikan impor aspal dalam waktu dua tahun mendatang. Pasalnya, saat ini Indonesia memiliki deposit aspal sebanyak 662 juta ton di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun sayangnya 95% kebutuhan aspal di dalam negeri justru didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut lantaran harga aspal impor dinilai lebih murah.

"95% aspal kita aspal impor. Padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini bener. 2 tahun lagi saya beri waktu stop impor aspal. Harus, di semuanya harus disuplai dari Pulau Buton," tegas Jokowi dalam Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).

Dihentikannya impor aspal membuka peluang bagi pengusaha. Jokowi bahkan menawarkan pengusaha untuk meraup untung dengan berinvestasi aspal Buton.

"Ini kesempatan bapak ibu semua kalau ingin investasi segera bangun industri aspal di Buton," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, peluang meraup cuan dari berinvestasi di pasar Buton terbuka lebar mengingat tingginya permintaan aspal di pasar domestik. Sehingga, potensi berinvestasi di aspal Buton cukup menjanjikan.

"Pasarnya jelas ada di dalam negeri dan sebagian bisa di ekspor," ucapnya.

Selain itu, Jokowi menyebut kebutuhan aspal Indonesia 5 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia memiliki waktu 120 tahun untuk mengelola aspal Buton.

Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menekankan pentingnya hilirisasi. Setelah menghentikan impor aspal, Pemerintah juga akan menghentikan impor komoditas tambang lainnya seperti timah, bauksit, tembaga. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan penghentian impor nikel dalam bentuk rawa material.

"Setelah nikel stop, 2 tahun lagi aspal, stop timah, bauksit, tembaga, karena pajak biaya ekspor, royalti, deviden akan masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar," pungkasnya. jk

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…