Wamenkeu Dorong Rp 747 T Dana APBN-APBD untuk Belanja Produk Dalam Negeri

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wamenkeu Suahasil Nazara.
Wamenkeu Suahasil Nazara.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan ada potensi anggaran lebih dari Rp 747 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang bisa dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

Maka dari itu, pihaknya mendorong APBN maupun APBD itu agar diarahkan untuk melakukan belanja produksi dalam negeri sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga inflasi.

“Kita akan menggunakan APBN dan mengarahkan APBN betul-betul untuk belanja produksi dalam negeri. Ini harus kita dorong. Tidak kurang Rp740 triliun belanja APBN dan APBD yang dapat digunakan untuk produk-produk dalam negeri,” kata Suahasil dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Wamenkeu Suahasil merinci dari anggaran Rp747 triliun itu sebesar Rp389,24 triliun di antaranya dari potensi belanja APBD, sedangkan Rp357,8 triliun sisanya dari APBN.

Ia menilai APBN memang anggaran negara yang merupakan katalis sangat penting untuk belanja produksi dalam negeri sehingga betul-betul harus dimanfaatkan sesuai dengan tugasnya.

Ekonomi Indonesia sendiri saat ini berada dalam kondisi optimis karena tetap terjaga setelah pandemi COVID-19 menghantam selama 2,5 tahun.

Di sisi lain, Indonesia juga tetap waspada karena ternyata pandemi meninggalkan scarring effect terhadap perekonomian dari sisi suplai, yakni sektor produksi belum bisa cepat merespon permintaan sehingga terjadi inflasi.

Meski demikian, ekonomi Indonesia harus tetap berada dalam jalur pertumbuhan positif seperti dua kuartal awal tahun 2022, sehingga salah satu katalisnya adalah dengan mengoptimalisasi belanja produk dalam negeri.

“APBN sebagai anggaran negara adalah katalis yang sangat penting untuk belanja produksi dalam negeri,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran untuk belanja produk dalam negeri. jk

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo  - Ribuan masa Hafidz memadati Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) Ke …

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …