SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajukan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berkekuatan Rp 11,2 triliun yang kini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Berbagai masalah dibahas dalam rapat komisi-komisi dan Badan Anggaran tentang skema kebijakan anggaran di Rancangan APBD tahun 2023. Termasuk temuan-temuan dari hasil reses atau jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan para anggota Dewan.
“Direncanakan, APBD Tahun Anggaran 2023 disahkan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 10 Nopember. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/10).
Pada hari tersebut mengenang pertempuran dahsyat dan heroik arek-arek Suroboyo melawan belatentara Sekutu itu, semua pimpinan dan anggota Dewan, wali kota, wakil wali kota, dan semua pejabat perangkat daerah akan mengikuti rapat paripurna DPRD dengan memakai kostum pejuang.
Dalam pembahasan Rancangan APBD, para legislator bertugas merumuskan agenda-agenda kepentingan masyarakat, serta mengartikulasikan atau memperjuangkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan.
Aspirasi itu diantaranya diserap melalui kegiatan-kegiatan perjumpaan dengan warga masyarakat. Termasuk kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat.
DPRD Kota Surabaya melakukan kegiatan reses pada 12–19 Oktober 2022 lalu. Sebanyak 50 legislator bertemu berbagai kelompok masyarakat. Mereka menjelaskan berbagai hal tentang perkembangan kebijakan di Kota Surabaya yang layak diketahui masyarakat.
Sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono bertemu dengan berbagai warga masyarakat di Rungkut, Gununganyar, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Sukolilo dan Mulyorejo.
“Banyak yang mengeluhkan tentang hilangnya data-data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Padahal mereka sangat memerlukan untuk mendapatkan bantuan pendidkan, seperti seragam gratis,” kata Adi.
Itu seperti diutarakan Ibu Endang, warga Bendul Merisi, Kec. Wonocolo. “Kondisi keluarga kami sangat membutuhkan, seperti bantuan seragam gratis yang meringankan beban biaya kami,” kata kader Surabaya hebat itu.
Adi berjanji akan mencek latarbelakang hilangnya data MBR, yang sangat berguna untuk mendapatkan intervensi kebijakan bagi keluarga tidak mampu.
Ia juga menjelaskan, tahun 2022 ada ploting anggaran yang sudah disahkan DPRD Surabaya terkait beasiswa pelajar SMA/SMK dan para santri. Kuotanya mencapai 13 ribu lebih. “Tahun 2023, akan ditingkatkan lagi kuotanya menjadi 25 ribu pelajar SMA/SMK dan para santri. Itu upaya untuk menekan angka putus sekolah karena kesulitan biaya,” jelas Adi.
Kemudian, program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni atau rutilahu. Ini menjadi kebijakan yang terus dipelihara berkesinambungan. “Diantaranya untuk membenahi rumah-rumah yang mau ambruk,” kata Adi.
“Tapi kenapa antreannya begitu lama. Warga saya sudah mengajukan bertahun-tahun, tapi belum ada realisasinya,” kata seorang pengurus kampung dari Rungkut.
Adi menjelaskan, DPRD Kota Surabaya akan memperjuangkan penambahan anggaran bedah rumah tahun 2023, sekaligus menambah kuota. “Agar antrian tidak lama,” katanya.
Ketika bertemu kader-kader Surabaya hebat (KSH) dari Sukolilo, Adi menerima pengaduan tentang tingginya loading kerja dan rumitnya sistem pelaporan via online. “Belum lagi HP kami lemot. Kami bisa mengerjakan sampai tengah malam,” keluh Ibu Ida, kader KSH dari Sukolilo.
Adi menjelaskan, di tahun 2022 DPRD telah menyetujui anggaran Rp 23,5 miliar untuk belanja piranti kerja ibu-ibu KSH. Itu tercantum dalam APBD Perubahan 2022, yang disahkan DPRD 20 September lalu. “Untuk keperluan belanja topi, kerudung, rompi, kaos, sepatu, senter dan perlengkapan KSH yang lainnya,” kata dia.
Tahun 2023, ada usulan untuk kenaikan honor bagi sekitar 27 ribu KSH di Surabaya. Dari Rp 400 ribu satu bulan menjadi Rp 532 ribu satu bulan. “Sekarang lagi dibahas di komisi sosial di DPRD yang membidangi,” kata Adi.
Dia juga menjelaskan rencana pembangunan rumah sakit tipe C di Gununganyar, yang nanti akan mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi warga Gununganyar, Rungkut, Sukolilo, Wonocolo maupun Tenggilis Mejoyo. “Perbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di wilayah-wilayah pinggiran terus kita lakukan untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat,” kata Adi.
DPRD Kota Surabaya juga menyuarakan pentingnya kenaikan honor bagi 12.00 guru TPQ dan sekolah Minggu. Dari Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp 600 ribu. “Tentu saja dengan mempertimbangkan masak-masak kecukupan anggaran dan tidak mengganggu stabilitas APBD kita,” kata Adi.
Adi mengatakan, APBD Kota Surabaya tahun 2023 akan ditetapkan jauh sebelum akhir tahun. “Ini sekaligus memberikan kesempatan Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran aparatur Pemkot Surabaya untuk menata lebih sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran kebijakan-kebijakan pemerintahan,” kata Adi.
Ia memastikan, semua legislator akan terus mengawal agenda-agenda kepentingan rakyat yang nanti bakal disepakati dan disahkan antara DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi. “Kami akan menjalankan fungsi pengawasan agar agenda-agenda kepentingan masyarakat dapat dijalankan sistematis, terukur, tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Adi. Alq
Editor : Moch Ilham
