_1.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bertepatan dengan momen peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2022, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi menetapkan APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan kekuatan belanja Rp 11,2 triliun.
Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, dimana seluruh legislator dan wali kota bersama seluruh jajaran Pemkot Surabaya kompak memakai kostum pejuang.
Sebelum akhir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Wali Kota Eri Cahyadi mengajak semua yang hadir untuk menyanyikan lagu Kebyar-Kebyar, karya almarhum Gombloh. Sontak semua hadirin berdiri, dan menyanyikan lagu yang telah populer dekade 1980-an itu. Diiringi musik yang berkumandang di ruang rapat paripurna.
“Semoga lagu Kebyar-Kebyar membuat kita lebih bersemangat melakukan pengabdian kepada Kota Surabaya, dan negara Indonesia. Merah putih bersemayam di dada kita. Dan, kita bisa meneladani arek-arek Suroboyo, pejuang kemerdekaan, yang telah gugur pada pertempuran heroik pada 10 November 1945,” kata Adi.
Adi, mengajak hadirin, seusai rapat paripurna, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Suasana penuh semangat mewarnai ruang rapat DPRD Kota Surabaya.
“Kita berharap, sinergi dan kolaborasi antara DPRD, wali kota dan jajaran Pemkot Surabaya, serta seluruh elemen masyarakat Surabaya semakin terbangun kuat dan baik. Semata-mata agar karya-karya pengabdian kita semua dapat membawa Kota Surabaya yang semakin maju, semakin sejahtera dan memakmurkan seluruh warga masyarakat,” kata Adi.
Adi, menerangkan, penambahan besaran APBD 2023 senilai Rp 600 milyar dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan bentuk rasa optimis akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang."Dana APBD yang cukup besar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat," ungkapnya rapat Paripurna pengesahan APBD 2023, Kamis (10/11) .
Adi menegaskan pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata.Tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat. APBD 2023 memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya.
"Ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya, untuk pemberdayaan UMKM, APBD menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai Rp 3 triliun. Itu sudah menjadi komitmen wali kota untuk 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM," jelasnya.
Selain di bidang ekonomi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya berkomitmen membangun kualitas SDM melalui pendidikan. "Belanja APBD 2023 juga berkonsentrasi untuk pendidikan. Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR. Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPQ, kenaikan honor bunda Paud dan KSH," jelas Adi.
Pembangunan infrastruktur sosial masyarakat juga tidak lepas dari perhatian. Diantaranya pembangunan jamban terhadap rumah yang belum memiliki. Kemudian program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
"Sekitar 3000an rutilahu yang akan dibenahi. Menyedot hampir 177 milyar karena banyaknya pemohon perbaikan rutilahu. Ini penambahan kuota dari tahun sebelumnya. Ditambah pula alat kesehatan terhadap RS BDH," imbuh Adi.
Adi menambahkan, APBD Surabaya 2023 sengaja disahkan lebih dini dari Peraturan Mendagri, supaya penyerapan anggaran bisa maksimal.
"Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya. Sehingga tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 bisa digunakan," pungkasnya.
Sementara dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, dengan semangat kepahlawanan Pemkot dan dewan mengesahkan APBD 2023. Dimana 40 persennya akan dialokasikan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bagi Eri, UMKM bakal jadi prioritas untuk membangkitkan ekonomi Surabaya. “Sudah ada program dukungan UMKM yang sudah jalan. Seperti pembukaan kafe untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan usaha menjahit, keduanya cukup efektif. Ini menjadi wujud nyata kami mengentaskan kemiskinan,” ujar Eri.
Menurutnya, pemimpin daerah adalah sinergi kekuatan besar antara Pemkot dengan DPRD. Untuk memajukan sebuah kota, keduanya harus bergerak beriringan. Eri meyakini jika Pemkot dan dewan terus menyatukan langkah, maka kemiskinan dan pengangguran bisa diselesaikan. Tentu saja, angka kesejahteraan masyarakat akan naik. Alq
Editor : Moch Ilham
