Pemkab Mojokerto Pasang Sistem Keselamatan di Perlintasan Tanpa Palang Pintu Mojokerto

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petugas DPRKPP Kabupaten Mojokerto memasang papan imbauan di perlintasan tanpa palang pintu Desa Bicak, Kecamatan Trowulan. Dwi
Petugas DPRKPP Kabupaten Mojokerto memasang papan imbauan di perlintasan tanpa palang pintu Desa Bicak, Kecamatan Trowulan. Dwi

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Perlintasan kereta api tanpa palang pintu masih menjadi momok bagi warga Kabupaten Mojokerto.

Bagaimana tidak, dalam beberapa bulan saja terjadi dua kali fatalitas kecelakaan yang melibatkan pengguna kendaraan terutama sepeda motor dan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu tersebut.

Dua lokasi perlintasan tanpa palang pintu yang sering kali terjadi kecelakaan hingga merenggut korban jiwa yakni di Dusun Kedawung, Desa Bicak dan Dusun Wates Lor, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Kondisi itu semakin diperparah semenjak  Double Track (Jalur ganda) perlintasan kereta api sepanjang kurang lebih 8 kilometer dari KM 56.500 Mojokerto sampai Curahmalang Jombang mulai difungsikan penuh oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, pada Desember 2020.

Berkaca dari kejadian itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto akan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan palang pintu kereta api, pada Tahun 2023.

Kepala Dinas DPRKPP Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono menjelaskan pihaknya telah berupaya meningkatkan keselamatan dan keamanan di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) tanpa palang pintu Desa Bicak dan Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan. 

Pemerintah Daerah telah mengirim surat permohonan dan telah menerima terkait rekomendasi peningkatan keselamatan perlintasan tanpa palang pintu di wilayah Kabupaten Mojokerto dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada 11 November 2022.

"Sistem keamanan perlintasan ka tanpa palang pintu sudah dialokasikan dari anggaran APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2023," jelasnya usai survei di perlintasan tanpa palang pintu Desa Bicak, Selasa (15/11).

Rachmat mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Teknik (Baltek)  Perkeretaapian terkait persiapan pembangunan sistem keamanan berupa palang pintu dan pos jaga di perlintasan jalur ganda tersebut.

Adapun sistem pengamanan perlintasan ka yang diperlukan yaitu meliputi pos jaga, barier gate, alat komunikasi HT/ Radio Rig, meja pelayanan dan jadwal perjalanan ka.

"Kita hari ini juga sudah berkoordinasi dengan Baltek untuk menghitung instrumen alat-alat yang diperlukan untuk sistem keamanan perlintasan ka dan kurang lebih satu titik sekitar Rp.300 juta," ungkapnya.

Anggaran pembangunan palang pintu di dua titik Desa Bicak dan Desa Balongwono dialokasikan dari APBD Tahun 2023.

"Sehingga kami anggarkan di Tahun 2023  itu sekitar Rp.600 juta dengan harapan sarana dan prasarana kita siapkan nanti sesuai standar yang sudah ditetapkan (KAI),"  ucap Rachmat.

Menurut dia, pembangunan palang pintu ini merupakan prioritas dan rencananya akan direalisasikan pada awal tahun 2023.

"Kami upayakan bahwa di triwulan pertama karena ini menjadi prioritas kami dalam mempersiapkan sistem keamanan dan keselamatan di jalur perlintasan ini," terangnya.

Masih kata Rachmat, memang tidak mudah untuk membangun palang pintu di perlintasan jalur ganda ini. 

Berbagai kendala mulai dari proses mekanisme perizinan dari Dirjen Perkeretaapian yang terkesan dipersulit hingga standarisasi alat-alat palang pintu dan kelengkapan persyaratan yang harus lengkap.

"Kendala kami jelas mekanisme yang telah diatur walaupun ruas jalan ini adalah ruas Kabupaten tetapi membangun sistem keamanan disini kami harus izin ke Dirjen Perkeretaapian untuk bagaimana nanti semua sarana prasarana memenuhi syarat dan ketentuan, ini membutuhkan waktu," pungkasnya. dwy

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…