.JPG)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa, karena besarnya jasa seorang guru dalam mencerdaskan generasi muda bangsa. Mereka menjalankan tugasnya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Sudah seharusnya guru mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah dan mendapatkan gaji yang layak.
Di Surabaya ada belasan ribu guru yang gajinya jauh dibawah UMR (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Nasib belasan ribu guru SD (Sekolah Dasar) maupun SMP(Sekolah Menengah Pertama) non PNS di Surabaya masih membutuhkan sentuhan kesejahteraan dari Pemerintah Surabaya.
Dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional sebagai bentuk pengabdian kepada guru, Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya, Reni Astuti akan memperjuangkan nasib para guru untuk lebih sejahtera. Lewat APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Surabaya 2023 sebesar Rp 11,2 triliun diharapkan mampu memberikan perubahan pada nasib guru non PNS di Surabaya.
Reni Astuti menceritakan, dilapangan dirinya banyak menemukan guru SD swasta di Surabaya yang gajinya hanya Rp 700 ribu per bulan, bahkan ada juga guru yang bergaji Rp 500 ribu per bulan.
"Masih banyak guru di Surabaya yang gajinya jauh dibawah UMR atau UMK. Saya banyak temui itu. Jadi ini perlu dipikirkan solusi, termasuk memasukkannya dalam APBD 2023 yang kemarin belum masuk,"kata Reni Astuti saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/11).
Reni akan memperjuangkan kesejahteraan guru non PNS dari SD/SMP negeri maupun swasta se-Surabaya yang mencapai 13.529 orang. Bahkan tahun 2023 dimungkinkan untuk dimasukkan dalam PAK APBD. Sehingga saat ini perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan semangat kesejahteraan guru dengan anggaran Surabaya yang mampu untuk diberikan untuk mengaji bagi semua guru SD/SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. "Pertengahan 2023 bisa direalisasikan. Perangkat Perwali dan kebijakan anggaran bisa mulai dipersiapkan,"terangnya.
Saat ini guru di Surabaya juga mempunyai tanggung jawab yang berlipat. Mereka dituntut untuk mengajar pendidikan karakter. Dan harus lebih humanis dalam memberikan pembelajaran di kelas. Tak hanya itu, menurut Reni, masih ada juga satu guru yang masih banyak mengajar. Termasuk menjadi wali kelas. Kekurangan guru memang terjadi di Surabaya. Bahkan mereka yang sudah masuk melalui test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1513 akan disalurkan di bulan April 2023.
"Persoalan guru paling utama selain kekurangan guru juga kesejahteraan mereka yang kurang. Kekurangan guru di Surabaya karena pensiun tidak segera diisi PPPK. Baru April," jelas Reni.
Namun kesejahteraan menjadi problem klasik yang harus dicarikan solusi. Sekiranya perlu mendata detail seluruh guru Non PNS. Mereka bisa membuat profil utuh menyangkut kemampuan, keahlian, hingga pendapatan mereka. Sebab ada guru yang dibela-belani ngelesi.
Meski demikian Reni yang ditugaskan untuk calon DPR pusat ini tak ingin membandingkan kenaikan sejumlah insentif yang sudah masuk dalam APBD 2023. Seperti kenaikan insentif RT/RW, mudin, Kader Surabaya Hebat (KSH), bunda PAUD.
"Bukan membandingkan dengan kenaikan insentif yang sudah ada. Tapi dengan hari guru ini perlu menjadi perhatian pemkot untuk memuliakan guru. Sedangkan siswa bentuk perhatiannya menghormati guru. Jadi sudah sesuai porsinya,"ujar Reni.
Jika membandingkan dengan daerah lain, Surabaya memang lebih baik dalam hal memberikan tunjangan. Pemkot sudah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) sebesar Rp 1 juta perbulan. Selain itu guru non PNS juga sudah mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dari pusat.
Namun menurut Reni, untuk mendapatkan TTP ada kriteria yang banyak. Sehingga tidak semua berhak mendapatkannya. "Kriterianya banyak. Sehingga gaji di bawah UMR tidak semua dapat tambahan TTP Rp 1 juta maupun TPP," katanya.
Meskipun dapat jika gajinya 700 ribu/bulan masih jauh dari UMR di Surabaya tahun ini mencapai Rp 4.375.479, jika mengacu pada kenaikan UMR tiap tahunnya, tahun depan UMR Surabaya ada kenaikan. Alq
Editor : Moch Ilham
