Realisasi Belanja Negara Capai 75% Hingga Akhir Oktober

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara sudah mencapai Rp 2.351,1 triliun hingga Oktober 2022. Angka tersebut mencapai 75,7�ri target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun.

"Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi," ucap Menteri Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Edisi Oktober, Kamis (24/11/2022).

Di tengah kondisi ekonomi hingga ekspor yang membaik, namun APBN hingga kini masih diandalkan sebagai peredam gejolak yang muncul di global.

Menurutnya, belanja ini telah dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional K/L.

Selanjutnya, belanja non K/L telah tersalurkan Rp 917,7 triliun atau 67,7�ri target. Belanja ini disalurkan pada penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pension serta jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dominasi belanja K/L adalah untuk belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Sedangkan untuk pembayaran pension dan jaminan Kesehatan relative stabil,” jelasnya.

Kemudian, untuk transfer ke daerah (TKD) realisasinya baru mencapai Rp 679,23 triliun atau baru terserap 84,4�ri target APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.

Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp 77,92 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan. jk

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…