SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Kendati demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada sejumlah pertimbangan agar penghentian operasional PLTU tidak dilakukan secara serentak.
Erick mengatakan, jika PLTU diberhentikan secara terburu-buru maka akan berakibat fatal bagi industri dan masyarakat. Maka dari itu, ia menyebut, pemberhentian operasional PLTU dilakukan secara bertahap.
Menurut Erick, jika PLTU dihentikan terburu-buru akan berakibat fatal pada industri dan masyarakat. Karena itu, pemberhentian operasional PLTU dilakukan secara bertahap.
"Kami juga di Kementerian BUMN ambil posisi. Kami lakukan sesuai dengan kesepakatan, tapi tidak mematikan besok. Kalau matikan besok industri kita kolaps," kata Erick di gedung DPR RI, Selasa (29/11/2022).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak serta merta mendorong transisi PLTU ke pembangkit yang mengutamakan energi baru dan terbarukan. Lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Selain itu, realiasi EBT ke pembangkit membutuhkan anggaran atau investasi yang sangat besar. Hal ini akan berpengaruh pada harga listrik hingga menpengaruhi konsumsi listrik masyarakat.
"Kalau EBT pertanyaannya harganya mahal kan? Yang nanggung bisa juga rakyat, siap enggak rakyat kita? Tingkat kemiskinan kita masih terasa, kesenjangan masih terasa, jadi itu yang kita jaga. Sama, industri-industri kita kalau listriknya mahal enggak akan kompetitif," yerang Erick. jk
Editor : Redaksi
