SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah tengah memfokuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk enam hal. Adapun besaran APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.
"APBN harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, (1/12/2022).
"Enam fokus kebijakan APBN 2023 membutuhkan pengawalan ketat di lapangan dengan dukungan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing," imbuh Jokowi.
Fokus pertama adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Sementara fokus kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Jokowi menjelaskan, hal tersebut untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Ketiga, Jokowi memerintahkan APBN 2023 digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, fokus untuk pembangunan infrastruktur agar menumbuhkan sentra ekonomi baru termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Kelima, APBN 2023 digunakan untuk revitalisasi industri agar hilirisasi industri dapat segera terjadi. Keenam, Jokowi menginginkan APBN untuk pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Jokowi meminta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada.
"Mengikuti secara detil belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan memperbesar pembelian produk dalam negeri khususnya produk UMKM. Saya juga ingatkan tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian lain, oleh sebab itu kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," tegas Jokowi. jk
Editor : Redaksi
