SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) secara nasional pada tahun 2023. Pembelian LPG 3 Kg ditujukan hanya untuk masyarakat tidak mampu atau miskin.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, keputusan itu diambil untuk memastikan komoditas subsidi itu lebih tepat sasaran di tengah masyarakat mendatang. Pasalnya, selama ini pembeli LPG 3Kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak, tapi ada juga orang kaya.
“Sekarang pembelajaran bagaimana supaya lebih tepat sasaran,” kata Tutuka usai rapat dengar pendapat (RDP) tertutup ihwal distribusi LPG 3 Kg di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Tutuka menyebut saat ini, kebijakan pembatasan itu sebetulnya sudah berlaku di beberapa daerah.
"Sekarang kita sudah mulai (pembatasan), namun tahun depan kita full kan. Sudah di lima kabupaten/kota di Cipondoh, Tangsel, terus ada di Semarang, pokoknya ada lima," ujarnya.
Pendataan ini mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Kita pakai data P3KE sekarang, dulunya BKKBN. Kita coba terapkan." tuturnya.
P3KE merupakan sumber data yang dimiliki pemerintah untuk nantinya diintegrasikan dalam sistem web based subsiditepat seperti yang sudah digunakan pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan begitu penerima LPG 3 kg yang berhak akan terdata dalam sistem tersebut.
Kendati demikian, ia mengatakan, kementeriannya tidak mematok target registrasi dari masyarakat lewat perluasan program itu tahun depan.
“Kita belajar dari DTKS tapi kita memilih menggunakan P3KE, Pertamina tidak menyampaikan target [registrasi] itu tapi kita justru sudah ke registrasinya berapa banyak,” terangmya.
Namun, sekali lagi Tutuka menekankan, proses ini hanya uji coba saja dengan tujuan pendataan, bukan pembatasan total. jk
Editor : Redaksi
