Sri Mulyani: Digitalisasi Cegah Korupsi Penyaluran Bansos

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: AFP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: AFP.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai digitalisasi bisa menekan risiko korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa digitalisasi atau adaptasi teknologi membantu banyak proses pengelolaan keuangan negara. Berbagai proses dapat lebih cepat dan hemat biaya karena berjalan secara otomatis.

Ia menyebutkan dengan digitalisasi ini maka semua akan menjadi transparan, akuntabel, semakin baik dan berkualitas secara keseluruhan.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan transaksi langsung kepada masyarakat dengan biaya minim. Bansos dari pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, langsung ditransfer ke rekening bank penerima manfaat tanpa melalui perantara.

Dengan demikian, risiko korupsi atau pungutan liar bisa lebih sedikit dibanding sebelum adanya digitalisasi. Sri Mulyani juga membandingkan bahwa sebelum adaptasi teknologi secara masif, transaksi kepada masyarakat membutuhkan banyak sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

"Rezim sebelum adanya teknologi digital, ada kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar, yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," kata Sri Mulyani dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mencontohkan bahwa penyaluran manfaat kepada masyarakat itu berjalan baik seperti dalam bansos ketika harga bahan bakar minyak (BBM) meningkat. Program kartu Prakerja pun memungkinkan pemerintah memberikan manfaat langsung kepada penerima.

Ia menyebutkan memang masih butuh perbaikan di segala sisi. Seperti target rumah tangga penerima.

"Apakah itu betul-betul berhak menerima, ini harus terus kita perhatikan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melakukan pengembangan platform pembayaran pemerintah (PPP) dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit pemerintah disebut mengurangi banyak sekali aspek administrasi dan pelaporan karena setiap pelaporan penggunaan uang menggunakan kartu kredit langsung tercatat. jk

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…