SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Para aktivis dan LSM di Kab. Sumenep akan menyampaikan pesan untuk Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terkait pernyataan Kacabdin Sumenep Syamsul Arifien, di salah satu media online yang dinilai telah mencederai kebijakan Gubernur Jatim tentang SPP Gratis untuk SMA/ SMK di Jawa Timur dituding sebagai pemanis bibir dan janji politik saja, namun di lembaga SMA/ SMK di Sumenep, biaya SPP itu tetap bayar dan tidak gratis.
Sontak pernyataan tersebut menuai pro kontra dikalangan aktivis di kabupaten Sumenep, karena melihat Kacabdin yang seakan-akan tidak merasa berdosa dan merasa benar.
Bahkan, pengacara Posbakum Jawa Timur Jakfar Faruk Abdillah mengatakan, bahwa SPP itu gratis dan itu kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam upaya membantu masyarakat yang tidak mampu. "Jika di sekolah masih ada pungutan SPP itu namanya pungli," ujarnya.
Selain itu, Ketua Indonesia La Nyalla Center (ILC) Kab. Sumenep, RB. Faisal Sadamih, mendesak agar Kacabdin Sumenep itu mengambil langkah tegas, untuk mengklarifikasi pernyataannya melalui beberapa media cetak dan elektronik.
Terpisah, Ketua DPC LSM LAKI Kab. Sumenep, Misnadin, S. mengaku prihatin kepada Kacabdin Sumenep, atas sikapnya yang telah membuat suram lembaga pendidikan di Kab Sumenep.
“Kenapa Kacabdin Sumenep, tak menghargai kebijakan pimpinan diatasnya, dan justru mengorbankan wali siswa untuk membayar SPP di sekolah, padahal kebijakan Gubernur, sudah menggratiskan uang SPP sekolah untuk SMA/SMK,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun reporter Surabaya pagi, para aktivis sosial di Kab. Sumenep, bersepakat untuk berkirim surat terkait pernyataan Kacabdin Sumenep di media online, yang dinilai tidak menghargai kebijakan pimpinan diatasnya.
Selanjutnya, para aktivis itu menekan Gubernur Jatim yakni, Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan sikap tegas setidaknya memutasi Kacabdin Sumenep, sebagai shock therapy agar tidak mengambil kebijakannya sendiri.
Sementara, Kacabdin Syamsul tak bisa ditemui, dan terkesan mengabaikan pemberitaan media, namun reporter dan aktivis akan terus mencerca kebenaran fakta terkait pernyataan yang dituding melecehkan kebijakan Gubernur Jawa Timur. AR
Editor : Moch Ilham
