SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya bukan anggota partai politik mana pun. Saya juga tak pernah meliput kegiatan politik praktis. Tapi saya tahu politik. Dari mana? Beberapa buku referensi.
Bagi saya politik itu kepentingan. Orang aktif berpolitik praktis pilihannya cari jabatan dan cari cuan. Bahkan telah terjadi seorang politisi berbisnis kekuasaan. Contoh Sahat Tua Simandjuntak.
Sudah menjabat Sekretaris Partai Politik Partai Golkar, Sahat juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini artinya Sahat punya kekuasaan ganda. Makanya ia bisa selewengkan dana hibah yang mestinya untuk kelompok masyarakat sipil yang butuh kegiatan. Apa motifnya?
Jawaban yang cespleng adalah kepentingan memperkaya diri sendiri. Buktinya, ia dikenal di kalangan para wakil rakyat, bergaya hidup mewah atau bahasa gaulnya glamour bak selebriti lingkungan orang politik lokal.
Juga urusan PDIP dan NasDem. Sama-sama partai nasionalis, bukan penyokong politik identitas, dua parpol ini berkoalisi mendukung Presiden Joko Widodo. Keterujiannya dalam satu koalisi barisan Jokowi, tidak tanggung tanggung. Dua parpol berbasis nasionalis ini menjadi pembela Jokowi, selama dua periode pria lulusan UGM menjadi presiden ketujuh.
Kini, dua parpol ini bak piring retak. Semula saling sindir, kini meningkat saling membuka aib. Ini menurut akal sehat perselisihan yang akan menjadi perkelahian.
***
Aib NasDem dibuka oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Rahasia dapur kabinet Kerja Jokowi dibuka ke publik. Dapur itu masalah impor beras. Impor beras kebijakan Mentan yang kader partai NasDem diungkit oleh kader PDIP. Djarot minta kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Impor beras dinilai akan menyakiti petani.
Padahal, sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pernah gembar-gembor swasembada beras. Ternyata kini Limpo lakukan impor beras ketika harganya naik.
PDIP merasa prihatin. Mestinya kata kader PDIP, pemerintah harus intervensi. Apalagi saat musim panen dan harganya baik.
Ironisnya, kondisi ini malah dihajar dengan beras impor. Kebijakan ini membuat para petani sakit.
Atas policy Limpo ini, Djarot minta semua pihak membuka data. Tentu data dari BPS, Kementan, Bulog, dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Dengan menyatukan berbagai data itu kader PDIP ini bertanya perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Makanya ia minta Mentan Limpo, dievaluasi. Juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Djarot menggunakan evaluasi dua menteri dari NasDem sebagai semangat pembaruan.
***
Dibukanya aib Mentan Limpo, bersamaan dengan munculnya isu reshuffle kabinet.
Akal sehat saya bilang bisa-bisa kader PDIP ini ngompori Presiden Jokowi. Mengapa saya menyebut ada aroma ngompori.
Pertama, ada gejala piring retak antara Jokowi dan Surya Paloh saat Ketum NasDem secara terbuka tak dukung Jokowi maju periode ke-3, karena urusan konstitusi. Maklum, saat itu sedang pro-kontra Jokowi didorong pendukungnya tanduk jadi presiden.
Kedua, tanpa "persetujuan" Jokowi, Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan, calon presiden 2024 versi NasDem. Padahal NasDem masih punya 3 kader di kabinet dan Anies saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 didukung politik identitas.
Dan ketiga, saat Jokowi ngunduh mantu Kaesang, putra bungsunya, Surya Paloh, keburu ke Jerman dengan alasan berobat.
Dengan serangan terbuka dari PDIP, NasDem seperti sedang gemetar tidak keruan. Elite elitenya sibuk menangkis 'jurus' sinis dari kader PDIP yang menurut akal sehat saya sudah masuk suhu manas-manasi Jokowi.
Dan ternyata Jokowi merespon akan melakukan reshuffle. Kapan? Presiden belum jelaskan tanggal dan menteri yang bakal digeser dari kabinet. Benarkah kini elite NasDem alami perasaan cemas? Apa kader NasDem di kabinet sampai berkeringat dingin? Walahualam. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
