SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mencatat 3 perusahaan dari 59 pelaku usaha yang berminat investasi telah lolos untuk membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai investasi sebesar 41 triliun.
Ketiga investor tersebut adalah PT. Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT. Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan tiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini," kata Bambang, Selasa (3/1/2022).
Ia menerangkan, investasi ketiga investor tersebut dalam membanguan hunian IKN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perinciannya, Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun, Konsorsium Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp 8,65 triliun.
"Melalui skema KPBU dipastikan negara dan tidak ada pihak yang dirugikan," ujarnya.
Setelah mendapatkan SIPP, para investor akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project lifecycle cost.
"Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun," terangnya.
Sebagai catatan, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI),perkantoran pemerintah (2 LOI), dan teknologi (2 LOI).
Rencananya hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.
Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024. jk
Editor : Redaksi
