Ada Celah Memakzulkan Jokowi dari Perppu Cipta Kerja

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -Menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut saya, ada celah dari perppu tersebut yang berpeluang digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut saya, Jokowi salah dalam menerbitkan perppu, ketika MK memerintahkan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apalagi, peran DPR sebagai pembentuk undang-undang dikesampingkan dalam proses penerbitan perppu tersebut.

Perppu ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel. Jika serius, pemerintah masih memiliki waktu tujuh bulan untuk memperbaiki substansi bermasalah dalam UU Cipta Kerja. Sekaligus, membuka ruang partisipasi publik yang berarti dan substansial sesuai amar putusan MK. 

Terbitnya Perppu Cipta Kerja justru menunjukkan rule of law yang kasar dan sombong. Jika berkaca pada pernyataan sikap delapan fraksi di DPR terkait sistem proporsional tertutup, bukan tidak mungkin terbuka peluang untuk memakzulkan Jokowi.

Kalau sikap partai-partai di DPR dapat dibangun seperti sikap mereka terhadap kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup, bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment (pemakzulan).

Menurut saya, jika mayoritas anggota DPR siap dengan pemakzulan melalui penerbitan Perppu Cipta Kerja, tidak sulit untuk berkonsolidasi dengan anggota DPD. Terutama dalam rapat di MPR untuk menyetujui langkah tersebut.

Semua ini akan menjadi puncak konsolidasi parpol untuk mengambil jarak dan bahkan memberhentikan Jokowi dari jabatannya.

Apalagi, saya melihat adanya potensi Perppu Cipta Kerja yang dibuat untuk menjebak Jokowi, agar mantan wali kota Solo itu dapat diberhentikan di tengah jalan. Bisa juga usul Perppu Ciptaker tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemberhentian di tengah jalan.

(Lewat keterangannya pada Kamis (05 Januari 2023).

Berita Terbaru

Pasokan dari Petani Turun Drastis, Harga Cabai dan Sayuran di Jombang Ikut Melonjak

Pasokan dari Petani Turun Drastis, Harga Cabai dan Sayuran di Jombang Ikut Melonjak

Kamis, 13 Agu 2026 13:06 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 13:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Dalam sepekan terakhir, harga cabai dan sejumlah sayuran di Pasar Legi Jombang melonjak imbas pasokan dari daerah produsen…

2.332 Sudah Kena PHK, 4.400 Terancam Menyusul, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemprov Bertindak

2.332 Sudah Kena PHK, 4.400 Terancam Menyusul, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemprov Bertindak

Kamis, 13 Agu 2026 13:04 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 13:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menjadi alarm serius bagi Jawa Timur. Hingga Mei 2026, sebanyak 2.332 pekerja telah…

Wali Kota Blitar Serahkan Santunan Jaminan Sosial kepada Ahli Waris Empat Pekerja Rentan

Wali Kota Blitar Serahkan Santunan Jaminan Sosial kepada Ahli Waris Empat Pekerja Rentan

Kamis, 13 Agu 2026 13:03 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 13:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Blitar kembali dirasakan keluarga penerima manfaat. Wali Kota Blitar Syauqul…

Diduga Gegara Musim Kawin, Penampakan Buaya Kerap Muncul di Sidoarjo

Diduga Gegara Musim Kawin, Penampakan Buaya Kerap Muncul di Sidoarjo

Kamis, 13 Agu 2026 12:54 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 12:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Diduga berkaitan dengan kondisi habitat, ketersediaan makanan, hingga musim kawin, saat ini warga di Sidoarjo dibuat khawatir dan…

Dorong Penguatan Tata Kelola, 14 Desa di Madiun Naik Status Jadi Desa Mandiri

Dorong Penguatan Tata Kelola, 14 Desa di Madiun Naik Status Jadi Desa Mandiri

Kamis, 13 Agu 2026 12:26 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 12:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berdasarkan hasil pemutakhiran dan verifikasi data Indeks Desa 2026, sebanyak 14 dari 198 desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, naik…

Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Banyuwangi Hadirkan 19 PNS Tenaga Kesehatan

Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Banyuwangi Hadirkan 19 PNS Tenaga Kesehatan

Kamis, 13 Agu 2026 11:27 WIB

Kamis, 13 Agu 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Guna memperkuat pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menghadirkan 19 pegawai negeri sipil (PNS) tenaga…