SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama, Aqil Irham menegaskan bahwa mulai tahun 2024, BPJH akan memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang produk - produknya tidak memiliki sertifikat halal.
“Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya,” kata Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia Bisa Jadi Produsen Halal Terkemuka Dunia
Aqil mengatakan, masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.
Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
“Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” ujarnya.
Ia menerangkan, sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Menurutnya, sanksi yang diberikan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"(Sanksi) Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021. Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya," jelasnya.
Baca Juga: KNEKS: Ekspor Produk Halal RI Minim, Kalah dari Malaysia
Maka dari itu, agar kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk satu juta produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.
"Kami membuka 1 juta kuota sertikikasi halal gratis dengan pernyataan pelaku usaha (self declare). Ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha. SEHATI ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan self declare," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menuturkan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.
Syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022, antara lain produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia-Selandia Baru Jalin Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Selanjutnya proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, memiliki lokasi, tempat, dan akat Proses Produk Halal (PPPH) yang terpisah dengan lokasi, temapt dan alat proses produk tidak halal.
"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.
Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. jk
Editor : Redaksi
