.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemilu sistem proporsional tertutup bisa mencegah politik transaksional. Karena itu saran saya, lebih baik lakukan sistem proporsional terbuka. Ada sejumlah alasan perlu dipertimbangkan merancang kembali desain sistem Pemilu yang mampu memperkuat Presidensialisme. Sistem proporsional pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya.
Menurut saya, pertama sistem pemilu proporsional harus mampu meningkatkan derajat representasi dan akuntabilitas anggota DPR. Kedua, sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana. Dan ketiga, sistem pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional.
Sudah saatnya sistem pemilu yang berpusat pada calon atau 'candidacy centered' perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau 'party centered'. Ingat, sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024 mendatang.
Gagasan saya mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dengan pertimbangan untuk:
(1) memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu.
(2) memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8.
(3) meningkatkan ambang batas parlemen 5%.
Ingat. Pengalaman negara-negara Amerika Latin seperti Mexico, Brazil dan Argentina yang juga adalah presidensialisme multipartai. Disana, pemilu serentak dengan sistem pemilu mengadopsi besaran dapil dan alokasi kursi yang lebih sedikit. Ini mampu mengurangi jumlah partai di parlemen. Usulan desain sistem pemilu di atas tetap dengan melaksanakan kerangka penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak.
Dan gagasan ini perlu dibahas lebih lanjut oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholders pemilu.
Saya berharap rekayasa desain sistem pemilu dapat mendorong partai politik menjadi lebih kuat, aspiratif dan akuntabel. Dan dapat menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan presidensial lebih efektif.
Di samping itu pemilu serentak juga perlu didukung penguatan aspek teknis penyelenggaraan dengan mengadopsi e-counting atau e-recap dalam proses penghitungan suara. Ini supaya pemilu serentak lebih jurdil serta untuk mengurangi praktek vote buying dan vote trading yang marak berlangsung di pemilu 2014 dan 2019. erk
*) Disampaikan dalam orasi ilmiah sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Politik pada Sabtu, 12 Oktober 2019 di Aula Imeri UI.
Editor : Moch Ilham
