SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan presiden penggantinya yang terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024 nanti bisa melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sudah ia jalankan saat ini.
Dengan demikian, ekspor sumber daya alam Indonesia dilakukan dalam bentuk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Jokowi mengatakan, kebijakan ekspor bahan mentah hanya akan melanjutkan era VOC 400 tahun lalu dan tidak baik untuk Indonesia ke depan. Maka dari itu, ia kerap mengulang-ulang larangan kebijakan tersebut.
"Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara," kata Jokowi di acara HUT ke-50 PDIP, Selasa, (10/1/2023).
Ia pun bercerita mengenai kebijakan hilirisasi yang dijalankan di masa pemerintahannya terbukti dalam menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Untuk nikel saja misalnya.
Sebelum pemerintahannya melarang ekspor nikel mulai 1 Januari 2020 lalu, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari ekspor produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.
Namun, setelah pelarangan ekspor diberlakukan, nilainya melonjak 19 kali lipat menjadi US$20,9 miliar atau sekira Rp326 triliun.
Oleh sebab itu, dirinya akan memperluas kebijakan tersebut. Salah satunya dengan melarang ekspor bijih bauksit.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Indonesia tidak akan gentar melawan gugatan-gugatan berbagai kawasan di dunia akan kebijakan hilirisasi produk tambang tersebut. Sebab, kekayaan alam harus dinikmati seluruh rakyat.
"Meski ditakut-takuti soal nilkel kita tak mundur, malah ditambahi lagi stop bauksit," ujarya.
Selain itu, Jokowi juga memberikan sinyal pelarangan ekspor barang mentah tembaga akan dilakukan akhir Semester I-2023.
"Mungkin pertengahan tahun kita tambah lagi setop tembaga," tutupnya. jk
Editor : Redaksi
