SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR terus berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
"Kementerian PUPR terus berkomitmen meneruskan perjuangan para pendahulu di bidang perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Basuki, Sabtu (14/1/2023).
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaporkan realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) sepanjang 2022 telah mencapai 1.117.491 unit. Angka tersebut secara rinci terdiri dari 835.597 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 281.894 unit rumah non-MBR.
"Progres capaian Program Sejuta Rumah per 31 Desember 2022 lalu sebesar 1.117.491 unit," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Sabtu (14/1/2/2023).
Iwan berharap capaian PSR ini diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia agar memiliki rumah yang layak huni.
"Kami yakin dengan capaian PSR Tahun 2022 ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki serta menghuni rumah yang layak huni," ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, capaian Program Sejuta Rumah tahun 2022 khususnya rumah MBR terdiri dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 457.063 unit, Kementerian lain 15.082 unit, Pemerintah Daerah 63.052 unit.
"Selain itu juga perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 219.151 unit, CSR perumahan 2.292 unit dan masyarakat 78.957 unit. Adapun pembangunan rumah non MBR berasal dari pengembang sebanyak 224.913 unit dan masyarakat 56.981 unit," tuturnya.
Program Sejuta Rumah merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang telah dicanangkan oleh Presiden RI sejak tahun 2015.
“Pada 2022 lalu, kami telah melakukan beberapa upaya strategi percepatan pendataan PSR antara lain dengan melakukan integrasi antar aplikasi data terkait pembangunan rumah,” jelasnya.
Kemudian, kolaborasi pendataan PSR dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat, dan penyelenggaraaan Bimbingan Teknis Pendataan PSR bagi pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP), serta pelaksanaan pemantauan pendataan PSR dan penyaringan data.
“Strategi percepatan pendataan tersebut kami lakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda atau double counting data PSR,” ucapnya.
“Kami berharap, adanya PSR dapat meningkatkan semangat seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk lebih banyak membangun hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya. jk
Editor : Redaksi
