SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto – Pemkab Mojokerto mulai mengalokasikan anggaran cadangan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 55 miliar. Dana tersebut sepenuhnya masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menyatakan, Pemkab Mojokerto semula berencana menyediakan pencadangan anggaran untuk pilkada serentak di masa perubahan APBD 2022 lalu. Namun, ploting dana tersebut urung terealisasi karena tidak mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim.
”Karena hasil evaluasi dari Kemendagri dan Gubernur Jatim itu tidak boleh. Akhirnya sekarang kita keluarkan di APBD induk 2023 menjadi alokasi dana cadangan (pilkada),” terangnya, kemarin.
Teguh menuturkan, ploting anggaran untuk dana cadangan Pilkada 2024 itu tidak berubah sesuai hasil kesepakatan bersama eksekutif dengan DPRD Kabupaten Mojokerto. Tak tanggung-tanggung, Pemkab Mojokerto mengalokasikan sebesar Rp 55 miliar untuk pesta demokrasi serentak tahun depan.
”Tetap sama, tidak berubah. Sekitar Rp 55 miliar,” tandasnya.
Dia menambahkan, anggaran bakal disalurkan dalam bentuk hibah. Masing-masing diberikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto. Selain itu, anggaran juga disalurkan untuk kebutuhan pengamanan bagi TNI-Polri.
Namun, Teguh menyebut masih belum bisa merinci terkait porsi anggaran hibah yang diplot untuk masing-masing lembaga atau instansi.
”Secara teknis untuk keperluan pemilu. Karena sifatnya hibah, jadi nanti kita alihkan secara langsung,” beber dia.
Karena sebagai dana cadangan, maka tidak menutup kemungkinan Pemkab Mojokerto bakal kembali mengucurkan anggaran saat perhelatan pilkada serentak. Terkait total kebutuhan di 2024, Teguh menyebut masih akan berkoordinasi dengan lintas sektor.
”Nanti kita bicarakan lagi dengan KPU untuk penganggaran selanjutnya kalau memang dipandang masih belum cukup dengan dana cadangan ini,” pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
