SURABAYA PAGI, Surabaya- Komisi IX DPR RI hingga saat ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan. RUU tersebut hanya dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Hal itu disampaikan Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan (dapil) Jatim 1 (Surabaya dan Sidoarjo).
"Apa yang dilakukan Baleg itu persis sama seperti pembahasan RUU Cipta Kerja. Komisi IX DPR RI tidak dilibatkan sama sekali. Komisi IX baru tahu ada RUU Cipta Kerja setelah ada undangan Paripurna untuk mensahkannya," ucap Luci pada Surabayapagi kemarin di Jakarta.
Ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini, RUU Cipta Kerja itu tetap dipaksakan untuk disahkan.
"Akibatnya, setelah disahkan, UU tersebut langsung digugat ke MK. MK pun memutuskan UU tersebut cacat konsitusional bersyarat," ungkapnya. Menurut Lucy lagi, RUU Kesehatan juga sama. Komisi IX tidak mengetahui mulai dari kajian kelayakan, pembuatan draf RUU, hingga dibahasnya RUU tersebut di Baleg.
"Karena itu, Komisi IX tidak bertanggung jawab keberadaan dan pembahasan RUU Kesehatan. Hal ini perlu diketahui rakyat, agar nantinya Komisi IX DPR RI tidak persalahkan," ungkap Lucy memberi tahu, komisi IX tidak di ajak serta oleh Baleg.
Apalagi RUU itu juga tidak melibatkan pemangku kepentingan. "Karena itu, wajar bila profesi tenaga kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), menolak RUU tersebut," ungkap Lucy.
"Jadi, selayaknya Komisi IX DPR RI juga menolak RUU tersebut. Komisi IX harus menyatakan tidak bertanggung jawab keberadaan RUU tersebut," tutup Lucy. dd
Editor : Redaksi
