.webp)
Ayahnya Ngekor Mega, SBY, Prabowo dan Surya Paloh Lestarikan Dinasti Politik Indonesia
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kaesang Pangarep, ikuti jejak Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, terjun politik. Presiden Joko Widodo sendiri menjawab memberikan kebebasan kepada putranya untuk masuk politik.
"Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan pada mereka," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
Ini artinya politik dinasti keluarga Jokowi, menguat. Saat masih menjabat sebagai presiden, anak dan menantunya menjadi kepala daerah.
Terkesan Jokowi ngikutin tren presiden - presiden sebelumnya agar ketinggalan. Politik dinasti juga terjadi di PDIP. Partai ini dan Partai Demokrat yang lebih dulu terang-terangan.
Dan yang mencolok di keluarga Soekarno. Setelah Megawati, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri ini Mengkader Puan Kabarani.
Hal mencolok, Megati diberi mandat hak tunggal memilih capres. Bahkan ketua umum menunjukkan aroma feodalisme totaliter yang kuat di dalam partai. Padahal panji utama mereka adalah demokrasi. Di sini tradisi kekuasaan tunggal ketua partai umum seolah sudah mengalahkan itu sendiri. Apalagi dengan kemunculan nama Puan Maharani sebagai capres. Ini memperkuat tanda-tanda munculnya kembali sistem politik dinasti.
Prabowo ke Keponakannya
Juga Surya Paloh, sebagai Ketua umum NasDem menunjuk anak kandungnya jadi Ketua Umum Garda Pemuda Partai Nasdem. Dia adalah Prananda Surya Paloh.
Demikian juga Ketua Umum Partai Gerindra. Terbukti keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode 2020-2025. Ini karena anak Prabowo-Titik Soeharto, berkecimpung di dunia mode. Konon anak satu dan tidak tertarik ke politik.
Megawati nurunin ke anaknya. SBY juga nuruni ke anaknya. Prabowo cuma punya anak satu dan tidak tertarik ke politik. Makanya diturunin ke keponakannya.
Sementara Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, mengestafetkan kepemimpinan Partai Demokrat pada anak sulungnya .
Kini Ketua Umum Partai Demokrat dijabat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Penunjukan AHY menjadi perbincangan hangat di dunia politik. Ini menghembuskan isu kudeta di Partai Demokrat.
Sementara adik AHY, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., atau biasa dipanggil Ibas, adem adem saja di DPR-RI.
PDIP Merespon Kaesang
Minat putra bungsu Presiden Joko Widodo l Kaesang Pangarep, berpolitik disambut hangat PDIP. Menurut PDIP, pilihan partai politik satu keluarga tak boleh berbeda.
Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
PDIP senang, karena Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap adiknya Kaesang Pangarep yang berniat ingin maju sebagai eksekutif atau kepala daerah. Gibran mengaku tak takut kesaing karena dia yakin akan berada di tingkat lebih atas dari Kaesang nantinya.
Awalnya Gibran membocorkan keinginan Kaesang untuk jadi kepala daerah. Gibran mengaku kaget atas keinginan itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa dirinya tak mau mempengaruhi keputusan Kaesang terjun ke dunia perpolitikan Tanah Air. Menurutnya, Kaesang sudah berkeluarga, sehingga mesti bertanggung-jawab terhadap jalan yang dipilih.
Sejumlah partai politik ada yang mengajak Kaesang Pangarep bergabung ke PDIP, partai yang menaungi Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, menganggap hal itu sebagai kontestasi.
"Dalam era multi partai memang ada kontestasi parpol," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Dalam kontestasi ini, Hasto menyampaikan partainya tetap kokoh sesuai jati dirinya. Hasto lantas menyinggung aspek historis PDIP.
"Di dalam kontestasi partai, PDIP tetap kokoh pada jati dirinya. PDIP dibangun dari Kota Bandung ini pada 1927, Bung Karno mendirikan PNI sehingga aspek-aspek historis ini tentu saja membawa suatu cita-cita yang tidak pernah berkesudahan bagi bangsa dan negara," ungkap Hasto.
Bagi yang ingin masuk ke PDIP, lanjut Hasto, harus siap digembleng. Mereka, tambah Hasto, harus siap mengikuti berbagai pendidikan politik dan kaderisasi.
"Mereka yang masuk PDIP harus siap digembleng, harus siap mengikuti pendidikan politik, dan kaderisasi," tutur Hasto.
Membunuh Sendi Demokrasi
Sebelum dinasti politik mencuat, PSI mengkritik politik dinasti, karena membunuh sendi-sendi demokrasi. Saatnya rakyat bersama parpol yang masih punya nurani bergerak menolak politik dinasti.
"Justru sebenarnya kan inti dari demokrasi itu kan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dari latar belakang apa pun, apakah dia dari kalangan elite atau rakyat biasa supaya bisa berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun orang yang dipilih. Dengan lahirnya politik dinasti itu justru mengingkari makna demokrasi itu sendiri," kata mantan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni.
Juli tegaskan, politik dinasti membuat kekuasaan hanya beredar atau berputar di kalangan keluarga tertentu. Ini indikasi bahwa demokrasi tidak berjalan di jalan yang baik dan ada kecenderungan pembusukan demokrasi. Mengingat orang dipilih bukan karena kapasitas tapi karena keluarga orang tertentu. Erc/jk/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
