SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Persoalan kemiskinan di Jatim sulit terurai akibat database yang kurang tepat sasaran. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ternyata tidak memiliki data base warga miskin by name by addres untuk pembanding data kemiskinan yang akurasinya lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan, ada mindset masyarakat Jatim itu walaupun tergolong orang mampu bahkan kaya tapi tidak malu minta jatah kalau ada program bantuan dari pemerintah. “Akibatnya angka kemiskinan juga sulit turun walaupun pemerintah sudah menghabiskan uang ratusan triliun untuk program pengentasan kemiskinan," terang Mathur, Jumat 3/2/2023.
Menurutnya, masalah ini ada di hulu dan hilir. Contohnya di Madura yang empat kabupatennya seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep banyak penduduk miskinnya. Di empat kabupaten tersebut saat ini IPM rendah, Kemiskinan tinggi, angka stunting juga tinggi. Tapi disisi lain banyak aliran dana yang masuk ke Madura. Baik dalam bentuk program maupun hibah namun sampai sekarang belum terbukti bisa mengurangi problem kemiskinan di Madura. “Saya usul di Komisi E agar kita rapat dengan lintas komisi. Ayo duduk bareng, kita buka database by name by address untuk penanganan program kemiskinan tepat sasaran,” terang politisi kelahiran Bangkalan ini.
Di sisi lain, pemerintah daerah justru menjadikan masalah kemiskinan menjadi isu yang seksi sehingga layak dijadikan topik pembahasan untuk membuat beragam program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus menghabiskan anggaran.
"Tapi beragam program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah daerah itu outputnya cenderung tidak jelas karena tidak memiliki data base dan tidak adanya evaluasi," beber politikus asal Partai Bulan Bintang ini.
Sebagaimana diketahui data kemiskinan di Indonesia selama ini tersentral di Kemensos melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sedangkan untuk realisasi program pengentasan kemiskinan ditangani berbagai kementerian dan banyak yang tumpang tindih serta tidak tepat sasaran.
Ia mencontohkan, angka kemiskinan di Jatim yang dirilis BPS menyatakan bahwa per Maret 2019 sebanyak 10,37 �n per September 2019 menjadi 10,20 %. Kemudian Maret 2020 sebanyak 11,09 �n per September 2020 menjadi sebanyak 11,46%.Bahkan data terakhir BPS per September 2022 angka kemiskinan Jatim menjadi 10,49 %.
"Hasil BPS ini juga bisa diartikan bahwa Pemprov Jatim tidak punya program pengentasan kemiskinan yang jelas atau hasilnya tak sesuai dengan harapan," jelas Mathur.
Idealnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga mantan Mensos bisa lebih baik menangani masalah kemiskinan di Jatim karena scope-nya sekarang lebih kecil yakni provinsi. Namun, faktanya program pengentasan kemiskinan seperti Jatim Puspa, feminisme maupun PKH Plus juga masih jauh dari harapan karena persoalan dasar yakni data base kemiskinan dan evaluasi tidak ada.
"Logikanya pemerintah daerah yang memiliki power dan anggaran bisa membuat database kemiskinan by name by addres. Kalaupun tak mampu saya kira bisa menggandeng pihak ketiga karena di Jatim banyak perguruan tinggi yang mumpuni untuk itu. Jadi tinggal political will dari kepala daerahnya," dalih Mathur. rko
Editor : Moch Ilham
