Beri Pengarahan, Berikut Pesan Kepala BPK Perwakilan Jatim untuk Pemkot Mojokerto

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto-  Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Pemerintah Kota Mojokerto, Jumat (17/2).

Arahan disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto. Dalam arahannya, Karyadi berharap agar Kota Mojokerto tumbuh menjadi daerah yang memiliki kemandirian fiskal.

“Mari kita bantu untuk mengoptimalisasikan PAD kita. Artinya, dengan database yang akurat, valid, dengan pengolahan maksimal, insyaAllah bisa survive. Jadi izin, tim kami juga akan sedikit fokus pada pendapatan potensi-potensi daerah,” ungkap Karyadi.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan sejumlah upaya optimalisasi yang bisa dilakukan. Diantaranya dengan memastikan pihak swasta/ pribadi, seperti rumah makan, perumahan, pembebasan tanah industri, dan reklame, untuk melakukan pembayaran pajak secara tertib.

Selain itu, Karyadi juga memberikan arahan terkait upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang turut hadir mendampingi Karyadi dalam memberikan arahan berharap agar para peserta yang hadir dalam forum tersebut dapat menerapkan arahan tersebut.

“Semoga dengan kedatangannya Pak Karyadi bersama tim, akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka penguatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maupun DPRD dalam fungsi pengawasan, bersama-sama bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing,” ujar sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.

Selain wali kota, juga turut hadir ketua DPRD dan Sekretaris daerah Kota Mojokerto. Sementara para peserta terdiri atas para kepala dinas, kepala BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto. Dwi

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…