RS Pemerintah Sukses, Ditentukan Okupansi Pasien

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Menkeu Sri Mulyani saat meresmikan dan membuka gedung RSCM Kanigara, di Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Menkeu Sri Mulyani saat meresmikan dan membuka gedung RSCM Kanigara, di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -  Salah satu tolak ukur keberhasilan layanan di rumah sakit milik pemerintah adalah okupansi pasien. Isyaratnya bila lebih banyak pasien yang memilih berobat ke luar negeri, berarti kualitas RS belum memadai dan belum sesuai harapan.

"Saya minta di rumah sakit bukan untung, tapi nomor satu harus bisa berikan layanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam Rakor BLU yang disiarkan secara daring, Kemarin.

 

Kasus Lumpuh Pasca Caesar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal aduan kasus lumpuh pasca operasi caesar diduga karena malpraktik di RS Ciputat. Kuasa hukum kasus tersebut, Yulianti, meneruskan laporan tersebut untuk kedua kalinya.

"Kami dari Lokataru, bermaksud datang hari ini untuk melaporkan adanya dugaan malpraktik dan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh dokter di salah satu rumah sakit di Ciputat," kata kuasa hukum Yuliantika dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Lokataru, Sri Suparyati, saat ditemui di kantor Kemenkes RI, Kamis (2/3/2023).

Menurut Menkes, kasus tersebut masih dikaji bersama komite etik untuk memastikan kemungkinan dugaan malpraktik yang dituduhkan. Pihaknya bakal melakukan audiensi bersama korban di RS Ciputat.

"Kita nanti akan terima kemudian nanti kita akan ajak juga teman-teman dari majelis kode etik kedokteran untuk melihat ininya seperti apa," terang Menkes saat ditemui di peresmian ruangan Central Medical Unit RS Dr Cipto Mangunkusumo, Jumat (3/3).

"Tapi semua masukan kritik dari masyarakat pasti kita terima dan kita dengar," sambung dia.

Menkes belum memastikan kapan audiensi bakal digelar. Ia menyebut kemungkinan dalam waktu dekat."Nanti diatur," pungkasnya.

 

Menkes Minta Pengelola RS

Menteri Kesehatan meminta kepada pengelola rumah sakit pemerintah untuk memaksimalkan layanan untuk masyarakat. Bukan tanpa alasan, Menkes menambahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan dana sekitar Rp 15 triliun untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.

"Presiden dirawatnya di rumah sakit Indonesia atau nggak, yang namanya menteri-menteri dirawat di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Singapura? Kalau bukan di Indonesia, artinya belum bagus," sebutnya.

Sejauh ini menurut Menkes rumah sakit rujukan di Indonesia masih belum optimal dalam menangani beberapa penyakit seperti leukimia, multiple melanoma atau limfoma. Belum lagi mayoritas rumah sakit belum memiliki alat untuk mendeteksi penyakit-penyakit dengan tingkat kematian tinggi, salah satunya kanker payudara.

 

RS Sibuk Urus Transaksi

Ia juga menyoroti rumah sakit pemerintah yang sibuk mengurus transaksi keuangan tanpa diiringi peningkatan mutu dan layanan bagi masyarakat.

"Selama ini kita sibuk hanya urus demand side, seperti BPJS, asuransi dan lainnya. Tapi pas orang sudah bayar, orangnya masuk rumah sakit, dokternya tidak ada. Alatnya tidak ada. Tidak imbang," paparnya. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Anggaran Puluhan Miliar, Perbaikan Jalan Baik di Ponorogo Hanya Bertambah 2,5 Hingga 4 Persen

Anggaran Puluhan Miliar, Perbaikan Jalan Baik di Ponorogo Hanya Bertambah 2,5 Hingga 4 Persen

Rabu, 15 Jul 2026 17:31 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 17:31 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran jumbo berkisar Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk proyek perbaikan…

Dugaan Korupsi Anggaran Desa Mliriprowo, Kejari Sidoarjo Sudah Kantongi Bakal Calon Tersangka

Dugaan Korupsi Anggaran Desa Mliriprowo, Kejari Sidoarjo Sudah Kantongi Bakal Calon Tersangka

Rabu, 15 Jul 2026 16:48 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 16:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memastikan sudah mengantongi nama bakal calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran…

TMMD di Lamongan Fokus Pada Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa

TMMD di Lamongan Fokus Pada Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa

Rabu, 15 Jul 2026 16:45 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 16:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melalui upacara, Rabu…

Rokok Ilegal di Lamongan Terus Diburu, Petugas Berhasil Sita 3.040 Batang

Rokok Ilegal di Lamongan Terus Diburu, Petugas Berhasil Sita 3.040 Batang

Rabu, 15 Jul 2026 16:43 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 16:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Peredaran rokok ilegal di Lamongan menjamur. Hal itu terbukti dengan keberhasilan petugas mengamankan 3.040 rokok tanpa cukai itu…

Bank Madiun Tinggal Tunggu Izin Dari OJK Untuk Bertranformasi Ke Perseroda 

Bank Madiun Tinggal Tunggu Izin Dari OJK Untuk Bertranformasi Ke Perseroda 

Rabu, 15 Jul 2026 16:23 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 16:23 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Transformasi Bank Madiun dari Perumda menjadi Perseroda ( PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun) tinggal tunggu izin operasional dari …

Masih Tunggu Sarana dari Pusat, 159 KDKMP di Ponorogo Belum Beroperasi

Masih Tunggu Sarana dari Pusat, 159 KDKMP di Ponorogo Belum Beroperasi

Rabu, 15 Jul 2026 15:46 WIB

Rabu, 15 Jul 2026 15:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Meski sejumlah ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Ponorogo rampung di bangun, namun Pemerintah…