Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Pemkot Mojokerto Gelar Bimtek Penguatan RB-SAKIP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali kota Mojokerto membuka Bimtek Penguatan RB-SAKIP di Hotel Dafam Pacific Caesar, Surabaya
Wali kota Mojokerto membuka Bimtek Penguatan RB-SAKIP di Hotel Dafam Pacific Caesar, Surabaya

i

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hotel Dafam Pacific Caesar, Surabaya, Sabtu (4/3).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut hadir memberikan pengarahan pada pembukaan agenda yang digelar 4-5 Maret tersebut.

"Mohon ini dimaksimalkan. Ini bentuk komitmen kita semuanya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik yang terbaik di Kota Mojokerto," pesan wali kota.

Pada bimtek tersebut, Pemkot Mojokerto juga menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PANRB, Budi Prawira sebagai narasumber.

Para peserta Bimtek terdiri dari seluruh Asisten Pemda, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Unit Kerja, Camat, Sekretaris dan para pejabat yang membidangi SAKIP dan RB di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Peserta Bimtek terdiri dari Asisten, para Kepala OPD, Kepala Bagian dan Unit Kerja, Camat, Sekretaris dan para pejabat yang membidangi SAKIP dan RB di lingkungan Pemkot Mojokerto-zan

Wali Kota optimis, dengan komitmen seluruh jajaran Pemkot Mojokerto dan pendampingan dari pihak kompeten, diharapkan nilai SAKIP Kota Mojokerto dapat meningkat dari B menjadi A.

"Ini tidak hanya sekedar rapot untuk mendapatkan prestasi, tapi ini berimplikasi secara kuat kepada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," ungkap perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini.

Perlu diketahui, evaluasi SAKIP dan RB diselenggarakan rutin tahunan oleh Kementerian PANRB. Evaluasi ini merupakan upaya menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja (assess) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (assist) pada penyelenggaraan pemerintahan. Dwi

Berita Terbaru

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Kehebohan awal Februari tepatnya hari Selasa pagi (3 Februari 2026) di desa Boro Kec Selopuro Kabupaten Blitar, sempat kejutan warga…

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pengemudi becak Lamongan akhirnya ikut kebagian pemberian becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang…

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melakukan kerja sama dengan PT Kereta Api Pariwisata (KAI…

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penyaluran Corporate Social R…

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sudah sebulan lebih ini pasca audensi dengan  komisi C DPRD,  PT Zam-Zam teryata masih mokong, enggan untuk mengurus izin P…

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Polemik dugaan pencaplokan wilayah laut melalui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01914 di kawasan Pabrik Mie S…