SURABAYAPAGI.COM, Malang - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang tahun anggaran (TA) 2022 digelar di gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (31/3/2023).
Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan beberapa capaian dalam LKPJ yang dibacakan di hadapan anggota DPRD Kota Malang dan seluruh Forkopimda. Hal ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.
Dalam kesempatan itu, Sutiaji mengungkapkan banyak capaian yang sudah diraih selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko sepanjang tahun 2022.
Menurutnya, capaian tersebut dapat diraih berkat kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Mulai dari kebijakan pengentasan kemiskinan, upaya menekan angka pengangguran, upaya peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya.
Adapun catatan laporan yang dibacakan Sutiaji meliputi capaian progress pembangunan tahun 2022 di Kota Malang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32 persen.
“Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang mencapai 6,32 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ada di angka 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen,” terang Sutiaji, Jum’at (31/3/2023).
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi ini merupakan buah dari kolaborasi pemulihan ekonomi yang didukung dengan adanya pembangunan Malang Creative Center (MCC) dan fasilitas berbagai program ekosistem 17 subsektor ekonomi kreatif, penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, serta penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi.
“Kami juga terus melakukan berbagai upaya untuk penguatan UMKM, revitalisasi pasar rakyat dan juga peningkatan ekosistem usaha untuk menumbuhkan investasi,” katanya.
Selain itu, hal itu juga seiring dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk terus menekan jumlah angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2021, angka pengangguran terbuka di Kota Malang sebesar 9,65 dan menurun menjadi 7,66 pada tahun 2022.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan tahun 2022 menjadi 4,37 dimana pada tahun 2021 sebesar 4,62.
Begitu pula dengan kinerja indikator persentase penurunan tingkat masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun 2021, persentase PMKS Kota Malang sebesar -0.42 persen, sementara pada tahun 2022 meningkat di angka 3,76 persen.
Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang tahun 2022 tercatat sebesar 6,45 persen year on year dengan laju inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan April mencapai 1,44 persen.
“Sedangkan laju inflasi bulanan terendah terjadi pada Oktober yakni minus 0,11 persen. Mengingat untuk menjaga laju inflasi pada momen-momen tertentu, kami menguatkan sinergitas TPID dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutiaji meyampaikan bahwa realisasi Indeks Daya Beli juga sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Indeks Daya Beli Kota Malang di tahun 2021 berada di angka 84,73 dan kemudian di tahun 2022 berada di angka 86,16.
Berikutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari capaian sebesar 4,96 di tahun 2021 meningkat menjadi 10,01 di tahun 2022.
Ia pun menegaskan bahwa Pemkot Malang terus berkomitmen menumbuhkan kemandirian. Bukan hanya kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tetapi juga kemandirian masyarakat.
“Berbagai raihan Kota Malang di tahun 2022 ini merupakan komitmen kami untuk terus mengoptimalkan potensi daerah agar Kota Malang bisa mandiri. Kita harus mandiri secara ekonomi, sehingga kemiskinan bisa terus ditekan. Ketika sudah mandiri, tentunya kita dapat mengelola sesuai kebutuhan dasar ekonomi kita,” pungkasnya. mlg
Editor : Redaksi
