SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Surabaya AH Thony mendorong Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera turun langsung untuk mengatasi permasalah sengketa tanah yang menyengsarakan warga ini.
"Wali kota harus turut andil membantu warga, karena ini menyangkut jalan dan hunian yang dicaplok," kata AH Thony. Oleh karena itu ia akan mengajak wali kota untuk turun ke lapangan bertemu dengan warga dan melihat kondisi yang sebenarnya.
Karena lanjut AH. Thony, tuntutan pengosongan lahan itu tak hanya mencaplok permukiman warga, namun juga jalan kampung. Thony berharap, Pemkot tak tinggal diam karena menyangkut utilitas atau infrastruktur kota. Maka, Pemkot harus terbuka dan bersinergi dengan instansi lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jangan sampai jalan ini juga dikuasai oknum. Jika sampai dikuasai, berarti ada kekuatan personal yang berhadapan dengan lembaga pemerintahan. Ini merupakan bentuk superioritas mafia tanah dalam upaya pencaplokan,” ujar Thony.
Thony mengimbau Satgas Mafia Tanah di kepolisian serta Pemkot tan tinggal diam. “Lindungi masyarakat. Beri rasa aman dan nyaman dalam berkehidupan di Kota Pahlawan ini. Mereka harus mendapatkan kepastian hukum di tengah situasi ekonomi yang susah ini,” tuturnya.
“Saya minta komisi C segera menyikapi. Warga juga bisa segera mengirim surat kepada Ketua Dewan agar bisa kami tindak lanjuti secara formal,” ujarnya meyakinkan.
Permasalahan yang menimpa warga Medokan Semampir itu, juga menjadi atensi Pemkot Surabaya dalam hal ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Menurut AH Thony permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yakni akses jalan maupun hunian warga. Apalagi tanah tersebut dicaplok untuk kepentingan pribadi. Masalah tersebut juga berkaitan dengan utilitas atau infrastruktur kota sehingga hadirnya Pemkot Surabaya untuk memberikan rasa aman nyaman bagi warga Medokan Semampir tersebut.
Selain AH Thony juga akan menyampaikan ke Komisi C DPRD Surabaya untuk melakukan hearing dengan warga dan memanggil institusi terkait. "Kami juga minta warga untuk segera mengirim surat ke Ketua Dewan (DPRD) agar segera ditindaklanjuti secara formal melalui hearing,"tegasnya.
Satgas mafia tanah dari Kejaksaan maupun Kepolisian diharapkan tidak tinggal diam ketika mendengar maupun melihat kejadian ini. Agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum atas apa yang telah menjadi haknya. "Bentuk perlindungan dan kepastian kepada masyarakat ini perlu di tengah situasi ekonomi yang sedang susah," tegasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
